Menko Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri panen raya jagung di Gorontalo. (Dok. Kemenko Pangan)
Jakarta, InfoPublik - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode penguatan fondasi kedaulatan pangan.
Indonesia tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi masyarakat dan telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan: beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Capaian tersebut berjalan bersama upaya memperbaiki posisi petani dan nelayan dalam rantai pangan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengawal koordinasi lintas sektor agar peningkatan ketersediaan pangan diikuti perbaikan kesejahteraan masyarakat yang menghasilkan pangan.
“Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri. Namun, capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Di sektor pertanian, harga gabah di tingkat petani meningkat menjadi minimal Rp6.500 per kilogram, sedangkan harga jagung di tingkat petani meningkat menjadi minimal Rp5.500 per kilogram. Nilai Tukar Petani (NTP) naik dari 116 menjadi 131.
Pemerintah juga menyederhanakan aturan distribusi pupuk bersubsidi agar proses penyalurannya lebih cepat sampai kepada petani.
Penguatan kesejahteraan nelayan menjadi bagian dari agenda berikutnya. Nilai Tukar Nelayan (NTN) saat ini tercatat 103, dengan target meningkat menjadi 120.
Untuk mendukung kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, dibangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP pada 2029 dan menyiapkan budidaya ikan tematik di 40.000 titik.
Di tingkat desa, 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah resmi beroperasi. Secara keseluruhan, lebih dari 28 ribu koperasi telah terbangun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 35 ribu hingga 40 ribu pada akhir tahun. KDKMP disiapkan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang dapat mendukung penyaluran produk bersubsidi dan program bantuan sosial pemerintah. Kehadiran koperasi juga diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi dan mendekatkan layanan ekonomi kepada masyarakat desa.
Transformasi pangan juga memerlukan lingkungan yang terjaga dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan turut mendorong penguatan tata kelola lingkungan, terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Melalui pengolahan sampah di sumber dan residu sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dapat diolah menjadi sumber energi listrik melalui teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Dalam kurun waktu empat bulan terakhir setidaknya terdapat empat calon lokasi PSEL yang dimulai peresmian pembangunannya, yaitu PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya 1, dan Legok Nangka Bandung. Pemerintah menargetkan setidaknya terdapat 21 PSEL yang terbangun hingga akhir tahun 2028 atau 2029. Percepatan pembangunan PSEL juga didukung oleh hadirnya Perpres 109 Tahun 2025 yang menyederhanakan prosedur dan memperkuat koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah, sehingga proses persiapan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat. Di bidang pasar karbon, Indonesia kini memiliki Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi tata kelola nasional yang tertib dan transparan.
Zulkifli Hasan mengatakan capaian dua tahun ini menjadi landasan bagi kerja lanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah gejolak global. Menurut dia, ukuran keberhasilan kebijakan pangan perlu dilihat dari kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberi penghidupan yang lebih baik bagi petani dan nelayan.
“Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa. Dengan kerja bersama, insyaallah fondasi yang kita bangun hari ini akan membuat Indonesia lebih tangguh menghadapi perubahan dan gejolak pangan dunia,” katanya.
