Bojonegoro, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperkuat komitmen pembangunan yang responsif gender melalui berbagai kebijakan dan inovasi pelayanan publik.
Upaya tersebut dipaparkan dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (23/10/2026).
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ilham Firman, mengatakan pemerintah daerah perlu mengembangkan inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Menurutnya, verifikasi lapangan bertujuan memastikan pelaksanaan PUG berlangsung secara konsisten, terukur, dan didukung bukti nyata.
“Kami harapkan pemerintah daerah dapat menyampaikan secara terbuka capaian terbaik. Verlap ini merupakan langkah yang baik untuk menyampaikan bukti dukung lebih luas daripada verifikasi administrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga menjadi bagian dari sembilan program prioritas pembangunan daerah.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, serta pedoman umum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mengatur keterwakilan perempuan.
“Juga ada komitmen daerah diantaranya Perda nomor 9 tahun 2025 tentang pengarusutamaan gender (PUG). Kini telah disusun RAD pengarusutamaan gender, juga disusun pedoman umum pelaksanaan Musrenbang yang menyebutkan keterwakilan perempuan,” tandasnya.
Nurul menjelaskan, kebijakan tersebut mendukung prioritas pembangunan Bojonegoro periode 2025–2029, meliputi penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan pengangguran, serta penguatan konektivitas wilayah.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bojonegoro pada 2025 mencapai 92,56, meningkat 0,34 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 92,22. Capaian tersebut melanjutkan tren peningkatan sejak 2023.
Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bojonegoro pada 2025 tercatat sebesar 0,352, meningkat 0,127 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 0,225.
Kenaikan IKG tersebut menunjukkan peningkatan ketimpangan gender berdasarkan indikator yang digunakan, sehingga masih menjadi perhatian dalam evaluasi pembangunan daerah.
Sebagai bagian dari pelaksanaan PUG, Pemkab Bojonegoro juga memaparkan sejumlah inovasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan perempuan serta kelompok rentan.
Salah satunya pemberian insentif bagi anggota jemaah tahlil dan perempuan pengurus jenazah sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Di bidang pelayanan publik, program Desa Digital dikembangkan untuk memperluas akses informasi dan pelayanan yang lebih inklusif, termasuk bagi perempuan.
Pemkab juga menyediakan transportasi gratis bagi pelajar penyandang disabilitas guna meningkatkan akses pendidikan dan mendukung mobilitas kelompok yang membutuhkan layanan khusus.
Inovasi lainnya adalah aplikasi JEMPPOLAN, yakni layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah akses masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, Pemkab Bojonegoro menjalankan Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) dengan melibatkan perempuan dan kelompok rentan untuk mendukung peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga.
Pemerintah daerah juga menyediakan beasiswa pendidikan tinggi bagi pelajar dari keluarga miskin dan rentan, dengan memperhatikan kesetaraan kesempatan pendidikan bagi perempuan dan laki-laki.
Sementara itu, Festival Dewi Cemara dan Wastra Batik menjadi sarana pengembangan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang memberikan ruang partisipasi bagi perempuan sekaligus mendukung pelestarian kearifan lokal.
Adapun layanan Medhayoh dikembangkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan publik secara inklusif.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari materi evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan pengarusutamaan gender telah diterapkan dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
[ai/nn]