Bojonegoro, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meluncurkan program Bersama Tegakkan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Forum Kolaboratif dan Lapor Kepenak (BERTAPPA) untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak.

Peluncuran dilakukan di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kamis (17/9/2026), sekaligus dirangkai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, mengatakan penguatan kebijakan tersebut diperlukan karena masih terdapat kesenjangan gender yang perlu ditangani.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bojonegoro pada 2025 berada di angka 0,352, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,225.

“Data IKG ini menjadi pengingat tegas bahwa masih ada pekerjaan besar dalam mengatasi kesenjangan, khususnya di aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi ekonomi perempuan,” tegas Setyo.

Ia menekankan pelaksanaan PUG tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi maupun penyusunan dokumen, tetapi harus terintegrasi dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

“Inklusi sosial adalah kunci. Pembangunan yang berhasil tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan dampaknya dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, lansia, dan penyandang disabilitas,” tambahnya.

BERTAPPA diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro sebagai wadah kolaboratif untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak.

Melalui program tersebut, koordinasi antara Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum (APH), serta perangkat daerah diperkuat agar penanganan kasus tidak terkendala lemahnya koordinasi antarlembaga.

Program tersebut juga menyediakan mekanisme pelaporan yang diarahkan agar lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Kepala DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Hernowo Wahyutomo, mengatakan Bimtek PUG digelar untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan sensitivitas gender bagi perangkat daerah serta aparat penegak hukum.

“Melalui Bimtek dan peluncuran inovasi BERTAPPA ini, kami ingin memperkuat kapasitas serta kesadaran bersama mengenai pentingnya kesetaraan gender. Kami berharap seluruh OPD dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Di saat yang sama, APH diharapkan dapat menerapkan perspektif yang memihak pada keadilan gender dalam setiap proses hukum dan pelaksanaan tugas di lapangan,” ujarnya.

Menurut Ahmad, perspektif gender perlu terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan.

BERTAPPA juga diarahkan menjadi sarana untuk memperkuat forum kolaboratif lintas sektor sehingga persoalan perlindungan perempuan dan anak dapat ditangani melalui koordinasi yang lebih cepat.

Penguatan PUG tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Bojonegoro menghadapi Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.

Pemkab Bojonegoro menekankan proses tersebut tidak semata diarahkan untuk memperoleh penghargaan, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi penerapan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

[fif/nn]