Bupati Bojonegoro: Kabupaten Layak Anak Jangan Berhenti di Atas Kertas
Istimewa
Bojonegoro, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperkuat pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan status KLA tidak boleh berhenti pada regulasi atau dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan melalui program yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak anak.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2026 di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Rabu (23/9/2026).
“Anak-anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, sehat, dan menempuh pendidikan yang layak. KLA bukan sekadar tulisan maupun regulasi, tetapi kewajiban yang harus diwujudkan dalam tiap program dan kegiatan,” ujar Setyo.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan mengintegrasikan perspektif anak dalam penyusunan kebijakan dan program.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Bojonegoro.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Hernowo Wahyutomo, mengatakan Perda Nomor 2 Tahun 2026 menjadi pedoman sekaligus dasar hukum dalam penyelenggaraan KLA.
“Penetapan perda ini menjadi pijakan agar penyelenggaraan KLA berjalan terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pemenuhan hak anak membutuhkan sinergi lintas elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, hingga lingkungan keluarga,” jelasnya.
DP3AKB selanjutnya akan melanjutkan sosialisasi secara berjenjang hingga tingkat kecamatan dan seluruh perangkat daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga program pemerintah daerah lebih berorientasi pada kepentingan dan pemenuhan hak anak.
[fif/nn]
