Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, memberikan arahan dalam Monev Terpadu TP PKK di Kantor Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Rowokangkung, Selasa (20/10/2026).
Lumajang, InfoPublik — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lumajang mendorong penguatan kerja sama antarkader dan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK. Khususnya peningkatan layanan posyandu, pencegahan stunting, dan perkawinan anak.
Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan keluarga membutuhkan koordinasi yang baik antarkelompok kerja (Pokja) serta partisipasi aktif masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dewi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu TP PKK Kabupaten Lumajang di Kantor Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Selasa (20/10/2026).
“PKK tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu membangun kerja sama yang kuat, baik antarkader maupun dengan masyarakat. Ketika semua bergerak bersama, program yang kita jalankan akan lebih mudah diterapkan dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” ujar Dewi.
Menurutnya, setiap Pokja memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi seluruh kegiatan harus saling mendukung agar pelaksanaan program pemberdayaan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Koordinasi antarpokja juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan, memperjelas pembagian tugas, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Dewi menilai kader PKK memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program karena berinteraksi langsung dengan keluarga di lingkungan masing-masing.
Kedekatan tersebut memungkinkan kader mengenali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memberikan edukasi mengenai kesehatan, pengasuhan anak, dan kesejahteraan keluarga.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan keaktifan posyandu, mencegah stunting, serta mengurangi risiko perkawinan anak.
Untuk mendukung upaya tersebut, kader diminta menyampaikan informasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
“Setiap Pokja memiliki tugas dan peran masing-masing, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena itu, kita harus saling menguatkan, menyelaraskan kegiatan, dan memastikan masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap program PKK,” tegasnya.
Selain itu, Dewi mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan program PKK.
Dokumentasi kegiatan diperlukan untuk memantau perkembangan program, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah perbaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Melalui Monev Terpadu tersebut, TP PKK Kabupaten Lumajang berupaya memperkuat keterpaduan kerja antarkader agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK semakin terarah dan menjangkau lebih banyak keluarga.
Keterlibatan masyarakat dan koordinasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pengasuhan anak, dan kesejahteraan keluarga di tingkat desa.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)
