Lumajang, InfoPublik — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lumajang mendorong para kader mengutamakan edukasi praktis yang mudah diterapkan masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar program pemberdayaan mampu memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan lingkungan.
Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa keberhasilan program PKK harus dilihat dari perubahan positif yang dirasakan masyarakat, bukan hanya jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan.
Hal itu disampaikan Dewi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu TP PKK Kabupaten Lumajang di Kantor Kepala Desa Kraton, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur (Jatim), pada Selasa (20/10/2026).
“Edukasi kepada masyarakat hendaknya dilakukan melalui hal-hal yang mudah dipahami, praktis, dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dewi.
Menurutnya, kader PKK memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat karena berinteraksi langsung dengan keluarga di lingkungan masing-masing.
Kedekatan tersebut memungkinkan kader menyampaikan materi penyuluhan yang lebih relevan dengan kondisi sosial, potensi lokal, dan persoalan yang dihadapi warga.
Dewi juga mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penentu agar pengetahuan yang diberikan melalui penyuluhan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
“Gerakan PKK harus mampu melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, program yang dilaksanakan tidak hanya berjalan sesaat, tetapi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya,” katanya.
Selain meningkatkan kualitas edukasi, Dewi meminta seluruh kader menerapkan prinsip 3K, yakni kekompakan, koordinasi, dan kerja sama, dalam menjalankan program organisasi.
Prinsip tersebut diperlukan untuk memperkuat sinergi antarkelompok kerja (Pokja) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat saling mendukung sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menilai koordinasi yang baik juga memungkinkan setiap Pokja memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal, sekaligus menghindari tumpang tindih kegiatan.
Dalam kesempatan itu, Dewi turut menekankan pentingnya tertib administrasi, transparansi, dan evaluasi berkala sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi PKK.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya diperlukan untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mengidentifikasi kendala, mengukur perkembangan program, dan menentukan langkah perbaikan.
Melalui Monev Terpadu tersebut, TP PKK Kabupaten Lumajang berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Penguatan kapasitas kader, keterlibatan masyarakat, dan kerja sama antarpokja diharapkan mampu mendorong kemandirian keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)