Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, memberikan arahan kepada kader dalam kegiatan Monev Terpadu TP PKK di Kantor Kepala Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Senin (19/10/2026).
Lumajang, InfoPublik — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa keberhasilan program PKK harus diukur berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya jumlah kegiatan yang dilaksanakan atau kelengkapan laporan administrasi.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu TP PKK Kabupaten Lumajang di Kantor Kepala Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Senin (19/10/2026).
Menurut Dewi, setiap program PKK perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Program PKK harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kita tidak hanya melihat laporan administrasi, tetapi juga bagaimana hasil kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh keluarga dan lingkungan,” tegas Dewi.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program dapat dilihat dari berbagai perubahan di tingkat keluarga dan masyarakat, termasuk meningkatnya keaktifan posyandu, penguatan upaya pencegahan stunting, serta pencegahan perkawinan anak.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kader PKK memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan warga dan memahami persoalan yang dihadapi keluarga di lingkungan masing-masing.
Kedekatan kader dengan masyarakat dinilai menjadi modal dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyampaikan edukasi, serta mendorong partisipasi warga dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga.
Dewi meminta kader terus meningkatkan keterlibatan masyarakat agar berbagai kegiatan PKK tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Selain partisipasi warga, ia menekankan pentingnya koordinasi antarkelompok kerja (Pokja) agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK berjalan secara terpadu.
“Kolaborasi antar-Pokja harus terus diperkuat. Dengan kerja sama yang baik, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama antarpokja diperlukan untuk menyelaraskan kegiatan pemberdayaan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dewi juga mendorong peningkatan kualitas penyuluhan dengan menggunakan bahasa yang praktis, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi warga.
Penyampaian informasi yang sederhana dan relevan diharapkan dapat membantu masyarakat menerapkan materi edukasi dalam kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tertib administrasi tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan organisasi. Dokumentasi dan evaluasi berkala diperlukan untuk memantau perkembangan kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah perbaikan.
Melalui Monev Terpadu, TP PKK Kabupaten Lumajang berupaya memastikan program pemberdayaan keluarga semakin terarah, memiliki indikator keberhasilan yang jelas, dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Dewi berharap penguatan koordinasi, partisipasi warga, dan evaluasi berkelanjutan dapat meningkatkan peran kader PKK dalam mendukung kesehatan keluarga, pencegahan stunting, perlindungan anak, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)
