Wali kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Batam, InfoPublik — Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam menyinkronkan, data serta pembagian kewenangan untuk mempercepat penanganan 167 titik banjir di Kota Batam.
Koordinasi tersebut dipimpin Wali kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026).
Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, perwakilan BP Batam, serta camat dan lurah se-Kota Batam.
Amsakar mengatakan, penanganan banjir menjadi salah satu dari 15 program prioritas pemerintahannya bersama Wakil Wali kota Batam. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
“Cerita soal banjir ini menjadi bagian dari program prioritas kami. Kami sengaja mengumpulkan rekan-rekan teknis untuk memperbincangkan empat hal kunci: identifikasi titik prioritas, pemetaan kondisi yang ada, sinkronisasi pembagian tugas antara Pemko dan BP Batam, serta langkah konkret tindak lanjutnya. Yang paling penting dari pertemuan hari ini adalah rencana aksi dan tindak lanjut nyata di lapangan,”jelasnya.
Ia meminta, camat dan lurah terus memperbarui pemetaan kondisi banjir di wilayah masing-masing secara akurat. Data tersebut selanjutnya disampaikan, kepada dinas teknis sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran.
Dalam rapat tersebut, tercatat 167 titik banjir masuk dalam peta penanganan. Sebanyak 33 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, sedangkan titik lainnya ditangani Pemko Batam.
Pihaknya menekankan, pentingnya pembagian wilayah kerja yang jelas antara Pemko Batam dan BP Batam. Pembagian tersebut diperlukan agar penanganan di lapangan tidak tumpang tindih dan tidak ada wilayah yang terlewat.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Bengkong Swadebi. Kawasan tersebut sempat mengalami kondisi banjir dengan arus kuat hingga menyebabkan kendaraan terseret saat hujan berintensitas tinggi.
Secara teknis, Bengkong Swadebi merupakan kawasan yang relatif rendah dan menjadi titik temu aliran air dari tiga wilayah. Salah satu aliran dengan debit terbesar berasal dari kawasan Cahaya Garden.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Batam bersama BP Batam menyepakati pembangunan kolam retensi dan rumah pompa di bagian hilir. Infrastruktur itu diharapkan dapat menampung sekaligus mengatur aliran air secara lebih terintegrasi.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra menekankan, pentingnya evaluasi berkala dan penyamaan data sebagai dasar penanganan banjir. Menurutnya, kondisi wilayah terus berubah seiring perkembangan permukiman sehingga data penanganan perlu diperbarui secara berkala.
“Data awal yang dihimpun dari lapangan terus dinamis seiring berkembangnya kawasan permukiman. untuk itu, evaluasi terhadap titik yang sudah ditangani tahun lalu harus memastikan tempat tersebut benar-benar bebas banjir,” ujar Li Claudia.
Penanganan kawasan permukiman padat yang berada di wilayah cekungan akibat perkembangan pembangunan sebelumnya membutuhkan proses dan intervensi teknis yang matang.
Di akhir rapat, dirinya meminta, seluruh jajaran memperkuat publikasi dan transparansi informasi mengenai penanganan banjir. Masyarakat perlu mengetahui langkah yang sedang dilakukan maupun rencana penanganan yang akan dilaksanakan Pemko Batam bersama BP Batam.
Selain banjir, camat dan lurah juga diminta menyusun neraca persoalan lingkungan secara rutin, mulai dari jalan berlubang hingga penerangan jalan. Data tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat identifikasi persoalan dan menentukan langkah penanganan di masing-masing wilayah.(Humas Diskominfo Batam/Ahmad Nusur/Eyv)
