Batam, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berbasis kinerja dan manfaat. Setiap program yang mendapat alokasi anggaran ditargetkan menghasilkan capaian yang dapat dirasakan masyarakat.

Wali kota Batam Amsakar Achmad menyatakan, hal tersebut saat menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).

Amsakar mengatakan, pandangan, masukan, dan catatan fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan penyempurnaan Ranperda APBD 2027. Penyusunan anggaran tetap mengacu pada arah kebijakan KUA-PPAS serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah akan diarahkan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif. Setiap perangkat daerah juga didorong memiliki target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.

Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam APBD 2027, antara lain infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan, dan pengembangan ekonomi. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan lebih merata, termasuk di kawasan hinterland.

Di sektor infrastruktur, Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di wilayah mainland maupun hinterland.

“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” kata Amsakar.

Penanganan  Banjir dan Persampahan

Penanganan banjir dan persampahan menjadi salah satu prioritas dalam APBD 2027. Penanganan banjir akan dilakukan secara terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, serta pengendalian kawasan rawan banjir.

Untuk sektor persampahan, Pemko Batam mengarahkan penguatan pengelolaan dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut mencakup pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pembangunan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R), pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA), serta penambahan sarana arm roll truck dan bin container.

Pemko Batam juga merencanakan pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R, serta penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.

Pendidikan dan Kesehatan

Di bidang pendidikan, program APBD 2027 diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu layanan. Pemerintah menyiapkan bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, serta beasiswa bagi mahasiswa, termasuk mahasiswa dari wilayah hinterland.

Selain itu, Pemko Batam menyiapkan pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru.

Pada sektor kesehatan, Pemko Batam menargetkan penguatan cakupan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan.

Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari arah kebijakan APBD 2027. Pemko Batam akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendorong pemberdayaan industri, serta memfasilitasi perizinan usaha.

Dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, Pemko Batam telah menandatangani nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Kesepakatan tersebut diarahkan untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.

Amsakar menegaskan, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari capaian yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegas Amsakar.

Ia berharap, pembahasan Ranperda APBD 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah berlangsung konstruktif, terbuka, dan tepat waktu. Dengan demikian, APBD yang ditetapkan dapat realistis, sesuai ketentuan, serta mendukung percepatan pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam.(Humas Diskominfo Batam/Yogi Septiyan/eyv)