Gedung Khusus Dokumen Pajak, Jadi Langkah Strategis Tingkatkan PAD Kalbar
Sanggau, InfoPublik – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau pada Rabu (24/9/2025), menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan profesionalitas dan infrastruktur pendukung untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Didampingi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan SDM, Alexander Rombonang, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Syarif Faisal Alkadri, Wagub Krisantus menekankan bahwa pengelolaan pajak yang tertib dan didukung sarana memadai merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Dalam peninjauannya, Wagub Krisantus menyoroti potensi besar pajak kendaraan bermotor sebagai kontributor utama PAD Kalimantan Barat. “Pajak kendaraan ini adalah potensi nyata PAD kita. Oleh karena itu, keberadaan UPT PPD sebagai ujung tombak di lapangan harus didukung, termasuk dari sisi sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa dukungan infrastruktur tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi pondasi bagi pengelolaan administrasi yang akuntabel dan berkelanjutan.
Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan mendesak akan gudang penyimpanan dokumen pajak yang memadai. Wagub menjelaskan bahwa dokumen kendaraan wajib disimpan selama kendaraan masih beroperasi di wilayah Kalbar, kecuali telah dimutasi ke luar daerah.
“Penyimpanan dokumen ini bukan hanya soal tempat, tapi juga soal ketahanan. Kita butuh gedung khusus, tidak bertingkat, dengan fondasi langsung ke tanah agar kuat menampung beban dokumen yang semakin berat setiap tahun. Sekarang saja UPT di Sanggau memiliki dokumen yang beratnya mencapai lebih dari 1 ton,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan gudang khusus ini bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi strategis untuk menjamin keamanan dan keutuhan data pajak.
Selain aspek infrastruktur, Wagub Krisantus juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, melibatkan pemerintah daerah, Jasa Raharja, dan Kepolisian, dalam memperkuat layanan dan pengawasan perpajakan.
Menurutnya, kehadiran Samsat tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan administrasi, tetapi juga sebagai simpul strategis dalam menggali potensi PAD. “Untuk pengembangan dan optimalisasinya, kita tidak perlu hanya bicara soal efisiensi anggaran. Justru ini investasi jangka panjang untuk daerah,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan target penerimaan pajak dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja UPT PPD sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Melalui langkah-langkah profesionalisasi dan investasi infrastruktur yang tepat sasaran, PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor tidak hanya akan menjadi andalan saat ini, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan Kalimantan Barat yang berkelanjutan dan merata di masa depan. (ais/nzr).
