Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Pemerataan Pembangunan di Kalbar

Pontianak, InfoPublik – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, menerima kunjungan kerja (kunker) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar, Syarif Abdullah Alkadrie, di Balai Petitih, Kota Pontianak, Provinsi  Kalbar, Kamis (28/11/2024).

Dalam sambutannya, Harisson mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bentuk komitmen Banggar DPR RI untuk mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Barat.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian dan komitmen Badan Anggaran DPR RI dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kita bisa mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia,” ujar Harisson.

Harisson memaparkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat terus meningkat, mencapai 71,19 pada tahun 2024, naik 0,72 poin dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh strategi di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Di bidang pendidikan, Pemprov Kalbar berfokus pada peningkatan fasilitas sekolah dan penyediaan tenaga guru. Di sektor kesehatan, program imunisasi, pelayanan kesehatan masyarakat, dan kampanye penurunan stunting terus digalakkan.

“Untuk sektor ekonomi, kami mendukung UMKM serta sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil. Kami juga menyediakan pelatihan keterampilan guna meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan,” jelas Harisson.

Pada triwulan III tahun 2024, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan, didorong sektor real estate (9,42 persen), pengadaan listrik dan gas (7,43 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (7,17 persen). Inflasi juga berhasil ditekan pada angka 1,58 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,51 persen.

“Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, serta potensi sumber daya alam yang melimpah, menjadikan provinsi ini sangat strategis. Namun, kebutuhan pembiayaan pembangunan masih tinggi,” ungkap Harisson.

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, memuji capaian Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi. Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan dana transfer dan dana bagi hasil untuk mendukung pembangunan daerah.

“Kalbar memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam seperti batu bara, gas alam, hasil hutan, dan perkebunan sawit. Semua ini menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan dan pariwisata,” ujar Syarif.

Dengan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan DPR RI, diharapkan kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(rfa/ica)