- Oleh MC KOTA PADANG
- Kamis, 16 Januari 2025 | 09:17 WIB
: Acara Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Terkait Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tahun 2024 di Padang, Rabu (08/01/2025).
Oleh MC PROV SUMATERA BARAT, Kamis, 9 Januari 2025 | 13:26 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 904
Padang, InfoPublik – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) dijadwalkan menggelar Rapat Pleno Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 pada Kamis, (9/1/2025).
Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, menyatakan bahwa pleno ini menandai berakhirnya tahapan Pilkada 2024 di tingkat provinsi. Setelah pleno, KPU akan menyampaikan hasil penetapan kepada pimpinan DPRD Sumbar, yang kemudian akan diajukan ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri untuk penerbitan Surat Keputusan (SK).
"Rapat pleno ini sekaligus menjadi tahapan akhir dari Pilkada Serentak 2024 di Sumbar. Setelah itu, hasilnya akan diajukan ke Presiden untuk ditetapkan secara resmi," terang Surya Efitrimen, dalam temu media pada Rabu (8/1/2025).
Selain itu, delapan dari 19 KPU kabupaten dan kota di Sumbar juga menggelar pleno penetapan kepala daerah terpilih.
Namun, 11 daerah lainnya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang diajukan oleh 13 pasangan calon.
Rencananya, sidang pertama di MK dijadwalkan pada Jumat, 10 Januari 2025. Keputusan MK akan menentukan apakah Pilkada di 11 daerah tersebut harus dilakukan ulang atau dapat dilanjutkan ke tahap penetapan hasil.
"Kami menunggu hasil putusan MK untuk 11 daerah yang masih memiliki sengketa Pilkada. Jika tidak ada kendala, seluruh tahapan Pilkada di Sumbar bisa segera tuntas," ujar Surya.
Dalam rapat evaluasi akhir tahun lalu, KPU RI memberikan penghargaan kepada KPU Sumbar atas kesuksesan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
"Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, termasuk rekan-rekan media, yang telah membantu menyebarkan informasi secara transparan dan akurat," tambah Surya.
Sementara itu, Medo Fatria, salah satu unsur pimpinan KPU Sumbar, menegaskan bahwa setiap tahapan Pilkada telah dilakukan secara optimal.
"Kami juga akan melakukan riset untuk memberikan masukan bagi KPU RI agar pemilu mendatang bisa berjalan lebih baik dan meningkatkan partisipasi pemilih," jelasnya.
Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat KPU Sumbar, Jons Manedi, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Sumbar 2024 mencapai 57,17 persen.
Partisipasi tertinggi tercatat di Kota Sawahlunto dengan 70 persen pemilih hadir di TPS. dan Partisipasi terendah terjadi di Kota Padang, hanya 49 persen pemilih yang menggunakan hak suara.
"Ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi, salah satunya kejenuhan masyarakat karena terlalu banyak pemilihan dalam setahun, termasuk Pemilu 2024, Pemilu Ulang, PSU DPD RI, dan Pilkada Serentak," jelas Jons.
Meskipun demikian, KPU Sumbar mendapat apresiasi dari NGO internasional karena Pilkada berlangsung tertib, aman, dan minim konflik.
"Tidak ada kisruh besar selama Pilkada, kecuali beberapa insiden kecil seperti kecelakaan dan kendala kesehatan di TPS, yang semuanya sudah ditangani dengan baik," tambahnya.
Dengan digelarnya Pleno Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, tahapan Pilkada Serentak 2024 hampir selesai.
"Kami berharap seluruh proses berjalan lancar, termasuk sidang di MK, sehingga seluruh kepala daerah terpilih bisa segera menjalankan tugasnya untuk membangun Sumatera Barat ke arah yang lebih baik," tutup Surya.
(adp/hm/Diskominfotik Sumbar)
