Menaker Tugaskan Pengawas Kawal Hak Pekerja Korban Kecelakaan Kerja di Cikarang

Jakarta, InfoPublik – Pemenuhan hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menugaskan pengawas ketenagakerjaan untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan antara PT Daehyun Bobbin Indonesia dan Rindy Natasya, pekerja harian perusahaan tersebut yang mengalami kecelakaan kerja di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan kesepakatan yang dicapai pada 3 November 2026 benar-benar dilaksanakan oleh kedua pihak. Dalam proses tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dan LSM GBR turut terlibat.

Yassierli meminta pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memantau perkembangan pelaksanaan kesepakatan, sekaligus memastikan hak pekerja terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan kerja yang dialami Saudari Rindy Natasya. Kami berharap yang bersangkutan mendapatkan penanganan dan pemulihan kesehatan secara optimal. Peristiwa ini juga menjadi perhatian kami agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan benar-benar dilaksanakan," ujar Menaker Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (10/11/2026).

Pengawalan tersebut mencakup pemenuhan hak pekerja korban kecelakaan kerja, termasuk pelindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan serta hak lain yang relevan dengan kondisi dan status hubungan kerja yang bersangkutan.

Langkah ini juga menegaskan bahwa status pekerja harian tidak menghilangkan kebutuhan untuk memastikan hak dan pelindungan ketenagakerjaan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Yassierli mengingatkan perusahaan agar tidak memandang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sekadar sebagai kewajiban administratif. Penerapan K3 harus menjadi bagian dari budaya kerja, mulai dari pencegahan risiko hingga memastikan lingkungan kerja aman bagi seluruh pekerja.

Kemnaker menekankan, kecelakaan kerja perlu menjadi momentum evaluasi bagi perusahaan untuk memperkuat penerapan standar keselamatan. Dengan demikian, upaya perlindungan pekerja tidak berhenti pada penanganan setelah insiden terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Melalui pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, Kemnaker berharap pelaksanaan kesepakatan berjalan sesuai ketentuan, sementara keselamatan, kesehatan, dan martabat pekerja tetap menjadi prioritas di lingkungan industri.