Sebanyak 101 perguruan tinggi negeri dan swasta tandatangani Perjanjian Kerja Sama program PKGSD-MBI sebagai bagian dari peningkatan kompetensi guru SD dalam mengajar Bahasa Inggris. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar mulai Tahun Ajaran 2027/2028 menuntut kesiapan guru, terutama guru kelas yang selama ini mengampu berbagai mata pelajaran. Untuk mempercepat persiapan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng 101 perguruan tinggi negeri dan swasta guna memperluas pelatihan guru di berbagai daerah.
Melalui program Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI), pelatihan ditargetkan menjangkau guru dari 58.482 sekolah di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan. Program ini dilaksanakan melalui 3.002 kelas pelatihan dengan melibatkan perguruan tinggi penerima Bantuan Pemerintah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas III SD pada Tahun Ajaran 2027/2028, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan, kebijakan tersebut tidak dirancang dengan menambah jumlah guru baru, tetapi melalui peningkatan kompetensi guru yang sudah tersedia, khususnya guru kelas.
“Kami tegaskan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris untuk SD mulai kelas 3 ini tidak dengan menambah jumlah guru, tapi meng-upgrade kemampuan guru, terutama guru-guru kelas,” ujar Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (9/11/2026).
Tantangannya bukan hanya penguasaan kosakata dan tata bahasa. Guru juga perlu memiliki kemampuan pedagogis, memahami karakteristik murid sekolah dasar, serta percaya diri menyampaikan materi dalam Bahasa Inggris.
Karena itu, pelatihan diarahkan agar guru mampu membangun suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong murid berani menggunakan bahasa tersebut sejak dini. Pada tahap sekolah dasar, sasaran utamanya adalah mengenalkan dasar-dasar Bahasa Inggris dan menumbuhkan minat belajar, bukan menuntut anak langsung mahir berkomunikasi. “Yang penting semuanya gembira, fun, dan mereka berani serta percaya diri menggunakannya,” tutur Mu’ti.
Pelibatan 101 perguruan tinggi menjadi strategi untuk mempercepat peningkatan kompetensi guru dengan memanfaatkan kapasitas akademik dan sumber daya manusia yang dimiliki kampus. Skema ini juga memungkinkan pelatihan menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi kendala geografis maupun keterbatasan akses pengembangan profesi.
Melalui prinsip Perguruan Tinggi Mendatangi Lokus, pengajar dari kampus hadir langsung ke wilayah sasaran. Dengan pendekatan tersebut, guru di daerah tidak harus selalu menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti pelatihan.
Setiap pelatihan berlangsung selama 10 hari efektif dengan total 80 jam pelajaran (JP). Rinciannya, 40 JP pembelajaran tatap muka dan 40 JP pembelajaran mandiri melalui Ruang GTK.
Materi pelatihan mencakup penguatan kemampuan Bahasa Inggris, penyusunan perangkat pembelajaran, praktik dan simulasi mengajar, serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid SD.
Komposisi tersebut dirancang agar guru tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar. Praktik dan simulasi menjadi bagian penting untuk melatih kemampuan guru menyampaikan materi serta membangun interaksi dengan murid.
Perguruan tinggi penerima bantuan bertanggung jawab menyiapkan fasilitator dan sumber daya pelatihan, menyelenggarakan kegiatan, serta menyusun laporan dan pertanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan program dikoordinasikan dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) di daerah.
Kampus juga dapat melibatkan fasilitator daerah (Fasda) dan alumni PKGSD-MBI sesuai kebutuhan wilayah, sehingga pelatihan dapat memanfaatkan pengalaman dan kapasitas pendamping yang telah tersedia.
Pelatihan Bertahap Para Guru
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menjelaskan, persiapan guru telah dilakukan secara bertahap melalui sejumlah program sebelum perluasan pelatihan pada 2026.
Pada 2025, Kemendikdasmen menyiapkan 1.057 fasilitator daerah melalui PKGSD-MBI. Pada 2026, pelatihan terstruktur dengan pola In-On-In telah menjangkau sekitar 5.777 guru SD. Pola ini memadukan pembelajaran melalui Learning Management System (LMS), pelatihan tatap muka, praktik di sekolah melalui On the Job Training (OJT), dan pertemuan tatap muka lanjutan.
Selain itu, sekitar 15.000 guru telah mengakses Pelatihan Mandiri Bahasa Inggris melalui Ruang GTK. “Berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menyiapkan guru menghadapi pemberlakuan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar. Namun, mengingat besarnya kebutuhan peningkatan kompetensi guru, diperlukan langkah percepatan dengan melibatkan lebih banyak mitra, khususnya perguruan tinggi,” jelas Nunuk.
Perluasan kemitraan diharapkan memperbesar jangkauan pelatihan sekaligus mengoptimalkan peran kampus dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar.
Mustamin Anggo, dosen Universitas Halu Oleo, Kendari, menilai program tersebut bermanfaat untuk memperluas akses pengembangan kompetensi guru, terutama di daerah yang menghadapi tantangan geografis.
Sementara itu, Ketua Program Studi S1 Bahasa Inggris Universitas Mahasaraswati Denpasar, Nengah Dwi Handayani, menyambut baik kerja sama tersebut. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Bali, dinas pendidikan, fasilitator daerah, alumni PKGSD-MBI, dan dosen untuk mendukung pelaksanaan pelatihan.
Di tengah target jangkauan yang besar, Kemendikdasmen mengingatkan agar perluasan pelatihan tetap disertai pengendalian mutu. Mu’ti meminta perguruan tinggi mengikuti standar materi yang ditetapkan pemerintah, memastikan praktik dan simulasi mengajar terlaksana, serta mengelola bantuan secara tertib, transparan, efisien, dan akuntabel.
Keberhasilan program, menurutnya, tidak cukup diukur dari jumlah kelas, peserta, atau sertifikat yang diterbitkan. Ukuran yang lebih penting adalah peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri guru serta dampaknya terhadap proses pembelajaran murid.
Dengan demikian, kesiapan penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD tidak hanya bergantung pada pemberlakuan kurikulum, tetapi juga pada kemampuan guru menerjemahkan kebijakan menjadi pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Kemitraan dengan perguruan tinggi diharapkan mempercepat proses tersebut sekaligus memperluas kesempatan guru di berbagai daerah untuk meningkatkan kompetensinya. Pada akhirnya, murid di wilayah yang berbeda diharapkan memperoleh kesempatan belajar Bahasa Inggris sejak dini dengan mutu pembelajaran yang semakin merata.
