Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Pudjianto memberikan sambutan dalam acara Penerbitan Peta Okupasi Nasional ASN Digital pada Digital Leader Summit 2026 di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. (Foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah mulai memetakan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional melalui Peta Okupasi Nasional (PON) ASN Bidang Digital. Peta ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kompetensi aparatur dengan kebutuhan jabatan serta perkembangan teknologi.
Pemetaan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari tata kelola teknologi, keamanan siber, kecerdasan artifisial, hingga komunikasi digital. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transformasi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Kemkomdigi), Bonifasius Pudjianto, mengatakan, PON ASN Digital merupakan langkah strategis untuk memastikan pengembangan talenta digital di lingkungan pemerintahan berjalan sesuai kebutuhan organisasi.
“Dengan adanya peta okupasi ini, kami memiliki acuan yang lebih jelas untuk menghubungkan antara kompetensi, peran kerja, dan juga yang paling penting, pengembangan karier ASN. Sehingga pengembangan talenta digital di ASN ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur,” ujar Boni dalam peluncuran PON ASN Digital pada Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026).
PON ASN Digital diterbitkan melalui Keputusan Kepala BPSDM Komdigi Nomor 48 Tahun 2026. Peta okupasi tersebut mencakup enam bidang kompetensi utama, yakni Tata Kelola Teknologi Digital, Pengembangan Produk dan Layanan Digital, Keamanan Informasi dan Siber, Infrastruktur Digital, Sains Data dan Kecerdasan Artifisial, serta Komunikasi Publik dan Media Digital.
Keenam bidang tersebut menjadi landasan untuk memetakan kebutuhan kompetensi berdasarkan peran dan tanggung jawab ASN, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, pengembangan kapasitas aparatur tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan target transformasi digital masing-masing instansi.
"Kompetensi ini harus dinilai tidak hanya untuk area industri korporasi, tapi sekarang juga masuk di ranah aparatur sipil negara. Dan ini tentu sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, baik di pemerintah pusat maupun daerah," tutur Boni.
Ia menjelaskan, penyusunan PON ASN Digital mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta Peta Okupasi Nasional Bidang Digital dan Keamanan Siber. Penyelarasan tersebut bertujuan memastikan kompetensi digital ASN memiliki standar yang jelas dan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja melalui penerapan sistem merit.
“Dengan demikian, pemimpin digital bukan lagi sekadar mencari gelar ataupun sertifikasi saja, tetapi juga memperkuat kompetensi nyata yang kita kembangkan,” tegasnya.
PON ASN Digital diharapkan menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang kebutuhan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, hingga pengembangan karier ASN. Pemetaan yang lebih terstruktur juga membuka ruang bagi pengembangan kebijakan manajemen talenta dan sistem karier yang sesuai dengan kebutuhan transformasi digital.
Boni menambahkan, penguatan kompetensi tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045. Kualifikasi talenta digital ASN menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan transformasi pemerintahan sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
"Untuk itu, kami mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi industri, dan juga asosiasi pemimpin digital Indonesia untuk bersama-sama memanfaatkan PON ASN ini," ucap Boni.
Penguatan kepemimpinan digital juga diwujudkan melalui program Digital Leadership Academy (DLA) yang diselenggarakan BPSDM Komdigi sejak 2021. Program yang bekerja sama dengan mitra nasional dan internasional ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan digital, memperkuat kemampuan transformasi digital, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi pemerintahan.
Pada 2026, pelatihan kepemimpinan digital melalui DLA telah diikuti tiga instansi, yakni Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, termasuk melalui program DLA Executive. Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah mengikuti program tersebut mencapai 205 orang.
Boni menegaskan, pengembangan kepemimpinan digital membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri teknologi. Digital Leader Summit 2026 yang menjadi penutup rangkaian DLA tahun ini sekaligus menjadi ruang berbagi pengetahuan, memahami perkembangan teknologi, dan memperkuat sinergi dalam membangun kebijakan pemerintahan digital.
“Kita ingin membangun ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memimpin perubahan, menghadirkan inovasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak kepada masyarakat,” ungkapnya.
Melalui peluncuran PON ASN Digital dan penguatan program kepemimpinan digital, Kemkomdigi mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, serta asosiasi pemimpin digital Indonesia untuk memanfaatkan peta okupasi tersebut sebagai acuan bersama dalam menyiapkan ASN yang kompeten dan mampu memimpin transformasi digital pemerintahan.
