Menkomdigi Meutya Hafid memberikan sambutan dalam acara Digital Leader Summit 2026 di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. (foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat pengembangan talenta dan kepemimpinan digital nasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dalam mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Upaya tersebut dilakukan melalui program Digital Talent Scholarship, pengembangan AI Talent Factory bersama perguruan tinggi, serta penguatan kompetensi kepemimpinan digital melalui Digital Leadership Academy (DLA) dan Digital Leader Summit.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan, kesiapan pemimpin menjadi kunci agar percepatan adopsi AI mampu meningkatkan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas birokrasi.
“Penguatan kualitas manusia, produktivitas, dan reformasi birokrasi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Untuk mencapai Asta Cita tersebut, kepemimpinan harus menjadi penghubung antara arah kebijakan dengan hasil pelaksanaan,” ujar Meutya dalam Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026).
Meutya menjelaskan, hingga September 2026, program Digital Talent Scholarship berbasis micro skill telah menjangkau lebih dari 871 ribu peserta.
Kemkomdigi juga mengembangkan AI Talent Factory melalui kerja sama dengan tiga perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut direncanakan terus diperluas untuk menyiapkan talenta kecerdasan artifisial dari kalangan generasi muda.
Menurut Meutya, pengembangan talenta perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas pemimpin dalam menentukan arah transformasi digital.
Survei Microsoft Work Trend Index 2026 mencatat, 72 persen pengguna AI di Indonesia merasa mampu menghasilkan pekerjaan yang sebelumnya belum dapat mereka lakukan. Namun, baru 42 persen yang menilai pemimpinnya telah memiliki arah dan kesiapan penerapan AI yang selaras.
“Pemimpin harus menetapkan kebutuhan yang menjadi prioritas, dukungan yang diperlukan, hasil yang ingin dicapai, dan pemahaman teknologi perlu menjadi bagian dari strategi organisasi dengan tanggung jawab pelaksanaan yang jelas,” tegasnya.
Meutya mengingatkan, keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan ketepatan teknologi dalam menjawab kebutuhan organisasi dan masyarakat.
Karena itu, pemimpin harus mampu menentukan prioritas, menggerakkan organisasi, serta memastikan pemanfaatan teknologi memberikan hasil nyata tanpa meninggalkan kelompok mana pun.
Dalam mendukung transformasi digital nasional, Kemkomdigi menjalankan tiga pilar utama yang dikenal sebagai T3, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Pilar Terhubung diwujudkan melalui pembangunan konektivitas dan infrastruktur digital. Pilar Tumbuh memastikan konektivitas menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas manusia, dan penguatan talenta digital. Sementara itu, pilar Terjaga berfokus pada keamanan ruang digital, termasuk pelindungan anak dan penanganan berbagai bentuk kejahatan digital.
“Tidak ada maknanya membangun infrastruktur tanpa pembangunan kualitas manusia ataupun ekonominya,” ungkap Meutya.
Selain pengembangan kompetensi, Meutya menyoroti kolaborasi sebagai kemampuan penting yang harus dimiliki pemimpin di era digital. Menurutnya, teknologi yang semakin tanpa batas harus diikuti kepemimpinan yang mampu mengatasi sekat-sekat birokrasi dan sektoral.
Salah satu contohnya adalah digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) yang mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.
“Dengan digitalisasi yang kolaboratif, pengecekan secara efisien dan cepat bisa tercapai di bawah lima menit. Bahkan, dalam sebagian kasus, di bawah satu sampai dua menit,” jelasnya.
Meutya menyebut digitalisasi perlinsos sebagai salah satu proyek percontohan transformasi layanan publik yang dapat dikembangkan ke berbagai sektor lainnya. Integrasi dan pencocokan data memungkinkan pemerintah mempercepat proses verifikasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya juga mengumumkan kesiapan Peta Okupasi Nasional Bidang Digital yang disusun melalui kolaborasi lima instansi, yakni Kemkomdigi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Kepegawaian Negara, serta Lembaga Administrasi Negara.
Peta okupasi tersebut menjadi acuan bersama untuk menyelaraskan standar kompetensi dan pengembangan talenta digital di lingkungan pemerintahan.
Meutya berharap Peta Okupasi Nasional Bidang Digital dapat saling melengkapi dengan program DLA dan Digital Leader Summit dalam memperkuat kapasitas pemimpin digital. Kompetensi yang dibangun mencakup kemampuan menyusun strategi, mengelola perubahan, mengambil keputusan berbasis data, serta menjaga keamanan dan kepercayaan dalam pemanfaatan teknologi.
Menutup arahannya, Meutya menekankan tiga prinsip kepemimpinan digital, yaitu memimpin pemanfaatan teknologi dengan tujuan dan hasil terukur, memimpin perubahan melalui kolaborasi dan tata kelola yang tepercaya, serta menghubungkan pengembangan kompetensi dengan penerapan nyata di lapangan.
“Yang perlu kita pikirkan adalah dampak bagi petani kita, dampak bagi nelayan kita, dampak bagi UMKM kita, dan dampak kepada rakyat secara umumnya. Tidak ada maknanya ketika kita berkumpul kalau ini semua tidak dapat dirasakan langsung di masyarakat kita di berbagai daerah pelosok di Indonesia,” pungkas Meutya.
