Jakarta, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mendorong peserta Magang Nasional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk memberikan kontribusi nyata melalui gagasan dan solusi, terhadap berbagai tantangan di sektor digital masa kini.
Meutya menyampaikan hal tersebut dalam town hall meeting bersama peserta Magang Nasional dan peluncuran SAPA Layanan Komdigi di Gedung LPP RRI, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan, peserta magang tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga berkesempatan menyampaikan temuan dan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan.
"Saya yakin kalau waktunya panjang banyak sekali anak-anak muda di sini yang juga mampu mempresentasikan temuan-temuan dan saran-saran. Silakan dikumpulkan kepada satkernya masing-masing untuk nanti kita telaah," ujar Meutya.
Ia menugaskan para pejabat eselon I bersama tim untuk mengkurasi berbagai masukan peserta magang. Jika dinilai dapat diterapkan, rekomendasi tersebut akan digunakan sebagai bahan perbaikan program dan kebijakan di lingkungan Kemkomdigi.
"Jadi teman-teman magang ini tidak hanya melakukan magang, tapi berkontribusi langsung terhadap permasalahan-permasalahan negara. Sekecil apa pun, ya, itu pasti sangat membantu," katanya.
Meutya juga menyoroti tantangan penanganan kejahatan digital, khususnya judi online. Menurut dia, pelaku kejahatan terus mengubah pola dan metode untuk menghindari deteksi, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif serta dukungan talenta digital lokal.
Ia menilai kemampuan aplikasi dan sumber daya manusia digital dalam negeri penting karena karakteristik permasalahan di ruang digital dapat berbeda di setiap negara, termasuk penggunaan bahasa dan pola komunikasi yang khas.
Selain penanganan kejahatan digital, Meutya menjelaskan tiga fokus utama tugas Komdigi, yakni memperluas keterhubungan masyarakat, memastikan konektivitas memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan pemerintahan, serta menjaga masyarakat dari paparan konten negatif di ruang digital.
Dalam aspek konektivitas, ia menyebut masih terdapat sekitar 2.000 hingga 3.000 desa yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Meutya berharap upaya pemerataan infrastruktur digital dapat terus dipercepat pada 2027.
Sementara itu, dalam penguatan ekosistem digital, konektivitas harus memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat dan peningkatan layanan pemerintahan. Salah satunya melalui digitalisasi perlindungan sosial agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Meutya mengakui proses peralihan dari sistem manual ke digital membutuhkan tahapan, terlebih dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa. Karena itu, ia meminta peserta magang memahami bahwa penerapan digitalisasi layanan publik merupakan proses yang terus disempurnakan.
Pada aspek pelindungan masyarakat, Meutya mengingatkan peserta magang agar turut menyosialisasikan kebijakan pelindungan anak di ruang digital, termasuk Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mengatur pembatasan akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital berisiko tinggi. Komdigi juga tetap menjalankan kewenangan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar ketentuan, seperti judi online, pornografi, dan disinformasi yang berpotensi memicu perpecahan atau provokasi.
Meutya turut mengingatkan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi keliru, termasuk informasi terkait kesehatan, produk perawatan kulit, dan layanan keuangan. Ia mengimbau peserta magang untuk membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi melalui sumber tepercaya.
Terkait perkembangan kecerdasan artifisial (AI), Meutya mengingatkan agar masyarakat tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi tersebut.
"Jadi tetap crosscheck dengan sumber-sumber tertentu, dengan media yang jelas, dengan buku yang jelas, referensi yang jelas, dan lain-lainnya," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail melaporkan bahwa kementeriannya menerima 421 peserta Magang Nasional yang mulai bekerja sejak 21 September 2026. Jumlah tersebut menempatkan Komdigi dalam lima besar kementerian/lembaga dengan penerimaan peserta magang terbanyak.
Peserta magang tersebut tersebar di sejumlah unit kerja, yakni Sekretariat Jenderal sebanyak 62 orang, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 12 orang, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital 131 orang, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital 15 orang, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital 42 orang, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media 22 orang, Badan Pengembangan SDM 49 orang, Inspektorat Jenderal 72 orang, serta BAKTI 16 orang.
Selain peserta magang, Kemkomdigi juga menerima 35 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang akan ditempatkan di berbagai unit kerja.
Ismail menjelaskan, town hall meeting tersebut digelar untuk memperkuat keterikatan peserta magang dan CPNS dengan lingkungan kerja Kemkomdigi, menyamakan arah serta ekspektasi penugasan, dan memberikan pemahaman mengenai etika kerja.
Pada kesempatan itu, Kemkomdigi juga meluncurkan SAPA Layanan Komdigi, sebuah platform berbasis sistem manajemen pengetahuan yang memuat informasi mengenai layanan publik, standar operasional prosedur (SOP), dan pertanyaan yang sering diajukan (frequently asked questions/FAQ).