Jakarta, InfoPublik – Indonesia dan Norwegia mengumumkan kontribusi berbasis hasil tahap kelima (Results-Based Contribution atau RBC 5) senilai USD100 juta di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Turkiye, Kamis (12/11/2026). Kontribusi tersebut merupakan pengakuan Pemerintah Norwegia atas capaian Indonesia dalam menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim S. Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa kontribusi tahap kelima tersebut melengkapi dukungan Norwegia sebelumnya sebesar 216 juta dolar AS.
“Indonesia menyambut baik kontribusi berbasis hasil kelima senilai USD100 juta dari Norwegia—yang melengkapi dukungan sebelumnya sebesar USD 216 juta—sebagai wujud kepercayaan atas capaian penurunan emisi terverifikasi Indonesia. Komitmen ini memperkuat langkah nyata kami di lapangan, mulai dari penambahan 70.000 personel perlindungan hutan hingga pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), guna memastikan tercapainya target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 demi kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, dan iklim global” ujar Hasyim.
Dalam pesan video yang ditayangkan di Paviliun Indonesia, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Norwegia. Ia mengatakan, kontribusi kelima tersebut merupakan pengakuan atas kerja sehari-hari petugas kehutanan dan masyarakat setempat dalam menjaga serta mengelola hutan secara lestari.
Menteri Kehutanan juga menegaskan bahwa Indonesia menentukan prioritas penggunaan kontribusi sesuai kebijakan nasional dan mengelolanya secara transparan serta akuntabel.
Ia menyebutkan empat prioritas pemanfaatan kontribusi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, yakni pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan. “Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus memperkuat pemantauan hutan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan para mitra agar kemajuan yang dicapai dapat dipercaya dan diukur,” ujar Raja Juli Antoni.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, turut mengapresiasi capaian Indonesia dalam upaya perlindungan hutan dan penurunan emisi. “Indonesia telah menunjukkan bahwa kebijakan yang ambisius dan langkah-langkah yang terarah dapat memberikan hasil yang signifikan bagi iklim, alam, dan masyarakat. Melalui kontribusi ini, kami mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam melindungi hutan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa keberhasilan kerja sama kedua negara tidak hanya diukur dari capaian penurunan emisi dan pembayaran berbasis hasil, tetapi juga dari terjaganya integritas lingkungan, perlindungan ekosistem, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, yang mewakili pemerintah Indonesia dalam acara tersebut, mencontohkan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pengetahuan masyarakat setempat turut membantu menjaga hutan dari ancaman kebakaran.
“Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan harus menjadi mitra dalam konservasi dan pengelolaan hutan lestari, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka,” ujar Rohmat.
Pemerintah Norwegia memberikan kontribusi sebesar USD100 juta untuk RBC tahap kelima dengan nilai USD10 per ton setara karbon dioksida (CO2eq). Nilai tersebut meningkat dibandingkan empat tahap sebelumnya yang menggunakan besaran USD5 per ton CO2eq.
Kontribusi RBC 5 diberikan sebagai penghargaan atas upaya Indonesia menurunkan emisi CO2 selama periode 2020–2023. Sebelum pengumuman tahap kelima, Indonesia telah menerima total USD216 juta dari Norwegia melalui empat tahap kontribusi atas penurunan emisi yang telah diverifikasi untuk periode 2016–2017 hingga 2019–2020.
Wakil Menteri Kehutanan menekankan bahwa tindak lanjut RBC 5 perlu memperjelas tanggung jawab setiap pelaksana dan memastikan penggunaan dana dilaporkan secara terbuka. Melalui pemantauan berkala, Kementerian Kehutanan ingin memastikan dukungan tersebut menjangkau masyarakat sekitar hutan serta memperkuat upaya pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yakni menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak gas rumah kaca daripada yang dihasilkannya.