Kegiatan acara Expo Innofood Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Rabu (11/11/2026). /Foto Humas BGN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, kebutuhan bahan pangan dalam pelaksanaan MBG perlu dihubungkan secara langsung dengan kemampuan produksi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan demikian, program tersebut dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional.
Hal itu disampaikan Sudaryono saat menghadiri Expo Innofood Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Rabu (11/11/2026). Pameran perdana tersebut diikuti hampir 60 peserta yang menampilkan berbagai inovasi, teknologi, produk, dan hasil pengembangan sektor pangan.
Produk yang dipamerkan mencakup benih, alat dan mesin pertanian, teknologi pengolahan pangan, hingga produk susu, ikan, dan daging.
“MBG ini adalah program strategis. Bukan hanya bagi anak-anak kita yang menerima manfaat, tetapi juga bagi para pelaku usaha, khususnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman. Jadi, manfaatnya tidak berhenti pada pemenuhan gizi, tetapi juga bagaimana program ini mampu mendorong perputaran ekonomi yang besar, terutama di desa-desa,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat menjadi peluang bagi produsen lokal untuk memperluas pasar. Namun, peluang tersebut perlu didukung sistem distribusi yang menghubungkan produsen dengan penyedia kebutuhan pangan secara lebih efisien.
BGN Dorong Rantai Pasok Lebih Pendek
Sudaryono menilai hubungan antara sektor pertanian dan pelaksanaan MBG perlu diperkuat agar hasil produksi petani dan peternak dapat terserap dengan baik. Salah satu langkah yang didorong adalah memperpendek rantai distribusi sehingga produsen memiliki akses pasar yang lebih langsung.
“Bagaimana antara pertanian dengan MBG ini betul-betul bisa dekat. Tidak perlu ada tengkulak atau makelar di tengah. Kita ingin petaninya senang, peternaknya mendapatkan keuntungan, dan MBG-nya memperoleh bahan pangan dengan kualitas yang baik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, rantai pasok yang terlalu panjang berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan memengaruhi harga bahan pangan. Karena itu, pemerintah perlu mendorong sistem pengadaan yang efisien, transparan, serta dapat dipantau.
Menurut Sudaryono, efisiensi distribusi harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Produsen perlu memperoleh keuntungan yang layak, sedangkan pihak yang membeli bahan pangan tetap mendapatkan harga wajar.
“Prinsipnya, rantai ini tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, biayanya juga tinggi. Kalau bisa lebih cepat dan harus bisa dikontrol. Yang memproduksi harus untung, kemudian yang membeli juga tidak boleh rugi. Di situlah peran negara,” jelasnya.
Expo Innofood Perkuat Koneksi Pelaku Usaha Pangan
Sudaryono juga menilai Expo Innofood HKTI dapat menjadi ruang pertemuan bagi produsen, pelaku usaha, penyedia teknologi, dan calon pengguna produk pangan.
Melalui pameran tersebut, pelaku usaha dapat mengenalkan inovasi, memperlihatkan produk, memperoleh informasi harga, serta membangun hubungan langsung dengan pemasok maupun calon mitra usaha.
Keberadaan forum semacam ini dinilai penting untuk memperkuat keterhubungan antara sektor hulu, pengolahan, dan hilir. Peningkatan kebutuhan pangan untuk MBG perlu diikuti kesiapan produksi, teknologi pengolahan, serta sistem distribusi yang melibatkan pelaku usaha lokal.
Sinergi pemerintah, petani, peternak, nelayan, dan industri pangan diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi program tersebut hingga ke wilayah perdesaan.
Dengan keterhubungan rantai pasok yang lebih baik, MBG diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar bagi produk pangan dalam negeri dan memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.
