Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam Kegiatan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang PAUD. (Foto: Dok Tim Direktorat PAUD)
Jakarta, InfoPublik – Sekitar 14.000 desa di Indonesia masih belum memiliki taman kanak-kanak (TK). Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD), terutama agar anak-anak di wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan dapat memperoleh kesempatan belajar sebelum memasuki sekolah dasar.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan perluasan jangkauan layanan PAUD ke desa-desa tersebut hingga akhir 2026. Upaya ini dilakukan melalui revitalisasi satuan pendidikan, pemberian bantuan bagi murid, serta peningkatan kualifikasi guru sebagai bagian dari pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengungkapkan, kesenjangan akses pendidikan anak usia dini masih terlihat di sejumlah wilayah. Di beberapa daerah, satu desa bahkan memiliki lebih dari satu TK, sementara ribuan desa lainnya belum memiliki fasilitas serupa.
“Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (9/11/2026).
Pemerataan akses tersebut menjadi penting karena pendidikan usia dini merupakan fondasi bagi perkembangan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Ketersediaan fasilitas perlu diikuti dengan pembelajaran yang berkualitas, tenaga pendidik yang kompeten, serta lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan.
Untuk mendukung pemerataan layanan, Kemendikdasmen memperluas Program Revitalisasi Satuan PAUD. Pada 2026, program ini menargetkan 19.940 satuan pendidikan, terdiri atas 3.865 sekolah melalui jalur reguler dan 16.075 sekolah melalui alokasi biaya tambahan (ABT).
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa hingga pelaporan tersebut, perjanjian kerja sama telah dilakukan dengan 17.267 satuan PAUD, dengan nilai total sekitar Rp10,9 triliun. “Saat ini kita sudah PKS dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan nilai total 10,9 T,” ujar Gogot.
Program revitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penambahan jangkauan layanan, tetapi juga perbaikan fasilitas pendidikan yang membutuhkan penanganan. Pemerintah menekankan agar bantuan digunakan sesuai peruntukan dan dikelola secara transparan.
Mu’ti meminta seluruh penerima bantuan memastikan anggaran digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang rusak serta mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila muncul kendala di lapangan, termasuk akibat bencana alam, pengelola sekolah diminta segera menyampaikan laporan agar penyesuaian pelaksanaan dapat dilakukan secara akuntabel.
Pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pekerjaan agar perbaikan dapat menyesuaikan kondisi nyata di lapangan. Namun, keluwesan tersebut tetap harus disertai kepatuhan terhadap aturan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran.
Perhatian terhadap tata kelola ini juga penting karena sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia dikelola masyarakat, sedangkan sekitar 5 persen lainnya merupakan sekolah negeri. Dengan demikian, dukungan pemerintah kepada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat menjadi bagian penting dari upaya memperluas layanan PAUD.
Perluasan akses pendidikan usia dini juga disertai dukungan bagi keluarga dan tenaga pendidik. Mulai 2026, Kemendikdasmen menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi murid TK sebesar Rp450.000 per tahun.
Bantuan tersebut diprioritaskan bagi 888.000 anak menjelang usia sekolah dasar. Dukungan ini diharapkan membantu memperluas kesempatan anak mengikuti pendidikan usia dini, terutama bagi keluarga yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
Di sisi tenaga pendidik, pemerintah memfasilitasi guru TK yang belum memiliki kualifikasi diploma empat (D4) atau sarjana (S1) melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program tersebut menyediakan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester dan telah menjangkau 12.500 guru pada 2026.
Peningkatan kualifikasi guru menjadi faktor penting dalam memperkuat mutu PAUD. Perluasan fasilitas dan bantuan pendidikan akan memberikan dampak lebih besar apabila diikuti kemampuan pendidik dalam mendukung perkembangan anak sesuai tahap usianya.
Di tengah upaya memperluas akses dan memperbaiki fasilitas, Mu’ti mengingatkan bahwa peningkatan mutu PAUD tidak boleh hanya diukur dari kelengkapan sarana atau capaian akademis anak.
Pembelajaran di TK perlu mengutamakan prinsip play as learning, yakni belajar melalui bermain. Pendekatan ini memberi ruang bagi anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mengembangkan kreativitas, berinteraksi, dan membangun keterampilan dasar tanpa tekanan akademis yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya.
Mu’ti juga mengingatkan agar kegiatan pendidikan anak usia dini tidak dibebani tradisi seremonial yang berlebihan, seperti wisuda dengan toga, apabila tidak sejalan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. “Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan,” tegasnya.
Pendekatan tersebut menempatkan pengalaman belajar yang menyenangkan sebagai bagian penting dari mutu pendidikan usia dini. Dengan demikian, keberhasilan PAUD tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan membaca, menulis, atau berhitung, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, kreativitas, dan kemandirian anak.
Melalui perluasan layanan hingga desa yang belum memiliki TK, revitalisasi fasilitas, bantuan bagi murid, dan peningkatan kualifikasi guru, Kemendikdasmen berupaya memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini.
Tantangan berikutnya adalah memastikan target perluasan layanan benar-benar terwujud di wilayah yang membutuhkan, disertai fasilitas yang memadai dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Dengan begitu, pemerataan PAUD tidak hanya menghadirkan bangunan sekolah, tetapi juga membuka kesempatan bagi lebih banyak anak Indonesia untuk tumbuh dan belajar secara optimal.
