Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan keynote speech dalam acara Digital Leader Summit 2026 di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, (Foto: Ahmad Tri Hawaari/Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong penerapan pengawasan teknologi digital berbasis risiko untuk memperkuat perlindungan masyarakat di tengah perkembangan teknologi yang semakin kompleks.
Melalui pendekatan tersebut, standar perlindungan dan kepatuhan disesuaikan dengan tingkat risiko serta dampak teknologi terhadap keselamatan dan hak masyarakat. Sektor strategis seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan menjadi perhatian utama karena memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan, pengawasan tidak bisa lagi dilakukan dengan menerapkan standar yang sama terhadap seluruh jenis teknologi dan sektor.
Menurutnya, semakin besar dampak suatu teknologi terhadap hak dan keselamatan masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan perlindungan dan kepatuhan yang harus dipenuhi.
“Kita tidak bisa memperlakukan semua teknologi dengan cara yang sama, mengingat teknologi memiliki tujuan dan tingkat dampak terhadap masyarakat yang berbeda-beda. Semakin besar dampaknya terhadap hak dan keselamatan warga, semakin tinggi pula tuntutan yang harus kita penuhi,” ujar Nezar dalam Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, selain jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan, sektor energi, pertanian, perikanan, serta sektor strategis lainnya juga memerlukan pengelolaan risiko sesuai karakteristik dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Dengan pendekatan berbasis risiko, negara bisa melindungi masyarakat secara proporsional tanpa menghambat inovasi yang bertumbuh,” jelasnya.
Menurut Nezar, perubahan pendekatan pengawasan semakin mendesak seiring meningkatnya ancaman keamanan digital. Ia mengutip Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum yang menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai risiko global nomor dua dalam dua tahun ke depan, sedangkan ketidakamanan siber berada di posisi keenam.
Risiko dampak buruk kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) juga mengalami peningkatan signifikan. Dalam laporan tersebut, risiko AI yang sebelumnya berada di peringkat ke-30 untuk horizon dua tahun diproyeksikan naik menjadi peringkat kelima dalam horizon sepuluh tahun.
“AI membuat kejahatan siber semakin mudah dilakukan dan semakin sulit dikenali. Masyarakat saat ini menghadapi phishing, pencurian data, hingga penipuan dengan suara dan wajah palsu,” ungkapnya.
Ancaman tersebut juga terlihat di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre, selama November 2024 hingga Juni 2026 tercatat sekitar 600 ribu kasus penipuan dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar tujuh persen dana yang berhasil diselamatkan.
Menghadapi kondisi itu, Nezar menekankan pentingnya menggeser paradigma pengawasan dari penanganan setelah insiden menjadi pencegahan sejak awal pengembangan teknologi.
Salah satu prinsip yang perlu diterapkan adalah security by design, yakni memastikan aspek keamanan, privasi, dan mekanisme pengaduan telah menjadi bagian dari perancangan sistem digital.
“Jangan menunggu insiden datang. Keamanan, privasi, dan hak pengaduan harus dipikirkan sejak teknologi itu kita rancang, bukan setelah ada masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nezar menyebut penguatan keamanan digital sebagai bagian penting dari arah pembangunan ekosistem digital Indonesia yang terangkum dalam tiga prinsip, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Dalam konteks tersebut, ia mengingatkan pentingnya peran pemimpin digital di setiap sektor untuk memastikan pemanfaatan teknologi tetap berorientasi pada kepentingan manusia. Adopsi AI, menurutnya, tidak harus dilakukan secara menyeluruh, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor.
“Tidak semuanya harus dikerjakan dengan AI. Ada beberapa hal yang bisa dikerjakan dengan AI dan juga oleh manusia. Kalaupun menggunakan AI, kita harus tetap menempatkan manusia di dalam pusat pengambilan keputusan atau human in the lead,” ujarnya.
Nezar berharap peserta Digital Leader Summit 2026 dapat menjadi pemimpin perubahan yang adaptif dan berintegritas. Mereka juga diharapkan mampu membangun kolaborasi untuk memastikan transformasi digital berlangsung aman, inklusif, dan produktif.
“Teknologi boleh membantu kita bekerja lebih cepat dan melihat lebih luas, tetapi tujuan akhirnya adalah keselamatan dan kesejahteraan kita sebagai manusia,” pungkasnya.
