Kemkomdigi meminta seluruh pengelola sistem elektronik untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengamanan dan memastikan kesiapan penanganan insiden siber. (Foto: Ilustrasi Kantor Komdigi/Istimewa/Dok. Komdigi)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengimbau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber yang menyasar situs dan layanan pemerintah.
Meski keaslian ancaman tersebut belum terverifikasi, langkah antisipasi diperlukan untuk menjaga keamanan infrastruktur digital dan keberlangsungan layanan publik. Seluruh pengelola sistem elektronik diminta memperkuat pengamanan, meningkatkan pemantauan jaringan, serta memastikan kesiapan penanganan insiden.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebagai tindak lanjut atas Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diterbitkan pada 8 November 2026, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah mengeluarkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.
Imbauan itu mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Informasi mengenai dugaan ancaman serangan sebelumnya beredar melalui media sosial. Ancaman tersebut disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Dalam Security Advisory, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Kendati demikian, instansi pemerintah tetap diminta melakukan langkah antisipatif.
Sejumlah potensi serangan yang perlu diwaspadai meliputi Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
Untuk memperkuat perlindungan, Kemkomdigi meminta pengelola sistem elektronik memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, dan memperbarui perangkat lunak. Pengelola juga diminta meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan dengan baik.
Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat, terutama terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap surat elektronik, pesan, maupun tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Masyarakat diminta tidak membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, dan data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Akses layanan pemerintah sebaiknya dilakukan melalui alamat situs resmi.
Apabila menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat melaporkannya melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau melalui surat elektronik pdn-csirt@layanan.go.id.
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tutup Aries.
