Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, dalam Ministerial Dialogue “Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway” di Paviliun Indonesia, COP31, Turki, (Foto: Humas Kemen LH)
Jakarta, InfoPublik – Indonesia menegaskan bahwa pencapaian target emisi nol bersih (net-zero emission) harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga harus membuka peluang ekonomi, memperluas akses energi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, dalam dialog tingkat menteri (Ministerial Dialogue) bertajuk “Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway” di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026).
Jumhur mengatakan, ketahanan iklim perlu diintegrasikan ke seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah, hingga pemantauan dan evaluasi. Risiko serta kerentanan iklim harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk tata ruang, pembangunan infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, dan kesehatan masyarakat.
"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," tegas Jumhur.
Menurutnya, kebijakan adaptasi tidak dapat berjalan sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan. Kebijakan nasional juga perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal, salah satunya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Dalam mempercepat aksi iklim, Indonesia mendorong pendekatan lintas sektor yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan (whole-of-government) dan masyarakat (whole-of-society). Perubahan iklim merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.
Kolaborasi tersebut perlu didukung pembagian mandat yang jelas, target terukur, serta sistem pemantauan dan evaluasi terintegrasi. Indonesia juga menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai bagian penting dari transisi rendah karbon.
Perempuan, generasi muda, masyarakat adat, komunitas pesisir, dan kelompok rentan lainnya harus memperoleh ruang partisipasi serta akses yang setara terhadap manfaat kebijakan iklim.
"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan," jelas Jumhur.
Ia menambahkan, transisi energi bersih perlu berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat. Sementara itu, solusi berbasis alam (nature-based solutions) melalui perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan terus dioptimalkan untuk menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Pada aspek pembiayaan, Indonesia memandang pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim, dan inovasi teknologi sebagai instrumen penting untuk mempercepat aksi iklim.
Dalam kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon internasional harus menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel dan transparan serta mencegah penghitungan ganda (double counting).
Indonesia juga mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsesional, pembiayaan campuran (blended finance), dan transfer teknologi. Kemitraan internasional diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata, antara lain melalui pembangunan infrastruktur tangguh iklim, pertanian berkelanjutan, dan transisi energi.
Upaya tersebut tetap berpegang pada prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai kemampuan masing-masing negara (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities).
Menutup dialog, Jumhur menegaskan bahwa penguatan ketahanan iklim dan pencapaian net-zero emission bukan dua agenda yang saling bersaing, melainkan saling memperkuat demi masa depan yang berkelanjutan.
"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," pungkas Jumhur.
