Jakarta, InfoPublik – Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat komunikasi publik Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pemanfaatan teknologi tersebut dapat mendukung pengembangan ide kampanye, penyusunan pesan kunci, hingga pembuatan slogan komunikasi pemerintah, dengan tetap mengutamakan peran manusia dalam memeriksa dan memastikan kebenaran informasi.
Hal tersebut disampaikan Fifi Aleyda Yahya saat menerima audiensi Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, beserta jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Fifi menjelaskan, AI memiliki potensi untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan berbagai materi komunikasi publik. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan ide kampanye, merumuskan alternatif pesan utama, serta menyusun tagline atau slogan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi pemerintah daerah.
“AI juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ide kampanye, kemudian bagaimana merumuskan alternatif pesan kunci, menyarankan tagline, misalnya, atau slogan,” ujar Fifi.
Meski demikian, Fifi mengingatkan bahwa penggunaan AI tidak boleh menghilangkan peran manusia dalam proses produksi informasi. Setiap konten yang dihasilkan teknologi perlu diperiksa kembali agar sesuai dengan fakta, konteks, dan karakter masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. “AI itu adalah teknologinya, tetapi tetap harus mengedepankan peran manusianya,” tegasnya.
Menurut Fifi Aleyda Yahya, pemerintah perlu berhati-hati dalam menggunakan konten yang dihasilkan AI, termasuk ketika melakukan riset dan membuat materi visual. Ia mencontohkan, informasi mengenai tokoh yang diperoleh melalui riset berbantuan AI tetap harus diverifikasi agar tidak terjadi kesalahan penyampaian fakta.
Selain itu, penggunaan gambar atau wajah hasil generasi AI juga perlu diperhatikan. Representasi visual yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berpotensi menciptakan jarak antara masyarakat dan pemimpinnya ketika bertemu secara langsung. “Jadi harus tetap hati-hati. Jangan sekadar menyalin apa yang di-generate oleh AI. Lihat kembali, cek kembali,” kata Fifi.
Dalam audiensi tersebut, Dirjen KPM Kemkomdigi juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi perkembangan teknologi digital, khususnya dalam pengelolaan komunikasi publik.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat membuka peluang pengembangan kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dashboard SIREN untuk Perkuat Strategi Komunikasi Daerah
Selanjutnya, Direktur Komunikasi Publik Kemkomdigi, Nunik Purwanti, turut memaparkan pengembangan Dashboard SIREN sebagai salah satu instrumen pendukung penguatan kapasitas komunikasi publik pemerintah daerah. Layanan tersebut menyediakan fasilitas berbasis AI untuk membantu pemerintah daerah menyusun strategi komunikasi berdasarkan isu yang dihadapi.
“Di dalam sistem SIREN, kami menyediakan layanan berbasis AI, yaitu pembuatan strategi komunikasi. Daerah dapat memasukkan isu-isu yang kiranya bisa dibantu oleh AI, tetapi keputusan tetap ditentukan oleh manusia,” jelas Nunik.
Ia menambahkan, Dashboard SIREN juga dapat dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan menyelaraskan narasi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui layanan tersebut, pemerintah daerah dapat mengadopsi maupun memperkuat penyebaran konten terkait isu dan program pemerintah.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Informasi Publik Kemkomdigi menjelaskan bahwa pemantauan media sosial menjadi salah satu langkah penting dalam pengelolaan isu komunikasi publik. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan percakapan masyarakat dan mengidentifikasi isu yang membutuhkan respons.
“Dengan adanya AI, kita bisa lebih cepat melakukan analisis media. AI juga dapat membantu mengidentifikasi isu-isu yang banyak berkembang sehingga kita bisa lebih cepat menentukan respons yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, hasil pemantauan selanjutnya dianalisis untuk menentukan prioritas penanganan isu, termasuk membedakan percakapan yang perlu segera direspons dengan percakapan yang tidak memerlukan tindak lanjut khusus. Meski demikian, validasi manusia tetap diperlukan sebelum keputusan komunikasi ditetapkan.
Integrasi Smart City dan Penguatan SDM
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menyampaikan kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan integrasi sistem komunikasi di lingkungan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa pengembangan smart city di Banjarmasin telah berjalan, tetapi integrasi antarperangkat daerah masih perlu ditingkatkan. “Smart city kita sebenarnya sudah berjalan, tetapi masih belum terintegrasi secara maksimal,” ujar Yamin.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Banjarmasin ingin mendorong integrasi di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu unsur penting dalam pengelolaan informasi. Peningkatan kualitas SDM juga menjadi bagian dari visi dan misi pemerintah kota, termasuk penguatan kompetensi aparatur serta keamanan dan perlindungan informasi.
Yamin berharap audiensi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan atau bentuk dukungan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Banjarmasin. “Harapan saya, pertemuan ini membawa satu kesepakatan atau hal yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Melalui audiensi tersebut, Kemkomdigi dan Pemerintah Kota Banjarmasin membahas peluang penguatan komunikasi publik, pemanfaatan teknologi AI, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah agar penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.