Wamenkomdigi Nezar Patria menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2026 di Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026). (Foto: Pey HS/Komdigi)
Jakarta, InfoPublik – Pembaruan regulasi penyiaran dinilai penting untuk menjaga ketahanan informasi nasional, melindungi masyarakat dari konten berbahaya, serta memastikan industri media tetap mampu bersaing di tengah pesatnya perkembangan platform digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan, perubahan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi sekaligus mendorong pergeseran model bisnis industri media. Kondisi tersebut menuntut regulasi penyiaran yang mampu menjawab perkembangan ekosistem digital tanpa mengabaikan pelindungan publik dan keberlangsungan industri media nasional.
"Kita hidup di tengah gempita informasi. Tapi tidak semua yang riuh, yang ramai, itu selalu benar. Dan tidak semua yang benar itu terdengar. Karena itu, penyiaran hari ini ditantang dengan cukup serius bagaimana menjadi pelita, menjadi clearing house of information di tengah riuhnya informasi," ujar Nezar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2026 di Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235,26 juta orang atau 81,72 persen dari total penduduk. Sebanyak 43,4 persen pengguna menghabiskan waktu empat hingga enam jam setiap hari di platform digital.
Perubahan pola konsumsi tersebut membuat perhatian publik tidak lagi terpusat pada televisi dan radio, tetapi juga tersebar ke media sosial, video pendek, layanan streaming, hingga platform over-the-top (OTT). Bagi masyarakat, batas antara penyiaran konvensional dan layanan digital pun semakin sulit dibedakan.
Namun, menurut Nezar, pengaturan terhadap kedua ekosistem tersebut belum sepenuhnya setara. Saat ini, setiap orang dapat melakukan siaran langsung melalui telepon genggam dan menjangkau jutaan penonton tanpa melalui mekanisme perizinan serta pedoman perilaku penyiaran sebagaimana berlaku bagi lembaga penyiaran konvensional.
"Pengawasan atas siaran dalam tanda kutip ini tidak lagi berhenti di menara pemancar karena tindakan broadcast ini bisa dilakukan lewat semua channel," jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembaruan regulasi penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah berusia hampir 24 tahun dan disusun sebelum media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dalam perkembangannya, pada 8 September 2026, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.
Nezar menjelaskan, pembaruan regulasi tersebut diarahkan untuk menata hubungan antara lembaga penyiaran dan platform digital secara lebih proporsional. Selain itu, regulasi baru diharapkan memperkuat pelindungan masyarakat, terutama anak dan kelompok rentan, meningkatkan kelembagaan serta kapasitas KPI, dan menghadirkan keadilan dalam pengawasan isi siaran maupun proses bisnis industri penyiaran.
"Kita memandang pembaruan Undang-Undang ini sebagai upaya untuk mendudukkan secara proporsional hubungan lembaga penyiaran dan platform digital, menguatkan perlindungan publik, terutama anak dan kelompok rentan, menguatkan kelembagaan dan kapasitas KPI, serta mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Nezar memaparkan tiga aspek kontribusi penyiaran terhadap ketahanan nasional. Pertama, ketahanan informasi, yaitu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya, terutama saat terjadi bencana maupun situasi krisis.
Kedua, ketahanan generasi melalui pelindungan anak dan kelompok rentan dari konten yang merusak, tanpa menghilangkan ruang berekspresi. Ketiga, ketahanan ekonomi dan kedaulatan dengan memastikan industri penyiaran nasional tetap memiliki ruang tumbuh di tengah persaingan dengan platform digital global.
Menurut Nezar, semakin besarnya aliran belanja iklan dan perhatian masyarakat ke platform global perlu menjadi perhatian bersama. Jika tidak diimbangi dengan pengaturan yang proporsional, kondisi tersebut berpotensi melemahkan industri penyiaran nasional sekaligus mengurangi keberadaan konten lokal.
"Jika ini berlanjut, industri penyiaran nasional melemah dan konten lokal menyusut. Pada akhirnya kita kehilangan kebanggaan penceritaan tentang diri kita sendiri," tuturnya.
Ia menambahkan, pengaturan platform digital juga berkaitan erat dengan persoalan kedaulatan. Karakter platform yang beroperasi lintas negara membuat penyusunan regulasi membutuhkan pertimbangan matang, kokoh, dan proporsional agar mampu menghadapi dinamika geopolitik.
Karena itu, Nezar menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Penyiaran. Pemerintah memahami adanya perhatian dan kekhawatiran komunitas pers serta kreator konten terkait pengaturan platform digital dan konten yang diproduksi pengguna.
"Regulasi yang baik melindungi publik sekaligus menjaga kemudahan pers dan ruang kreativitas," ujarnya.
