Ilustrasi foto seseorang terpapar konten digital. (Istimewa/AI Generated)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan tidak pernah meminta platform media sosial menurunkan atau membatasi konten mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah tudingan publik mengenai dugaan shadow ban terhadap konten kritik pemerintah, Kemkomdigi mendorong transparansi algoritma dan mekanisme moderasi platform digital.
Isu tersebut juga menjadi perhatian di Brasil menjelang Pemilu Presiden 2026. Di negara itu, lembaga peradilan pemilu meminta Meta dan platform X memberikan penjelasan teknis mengenai distribusi konten politik, penggunaan kecerdasan artifisial (AI), iklan kampanye, serta penghapusan unggahan di tengah persaingan antara Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan Flávio Bolsonaro.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan tidak ada permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi kepada platform media sosial terkait informasi karhutla. “Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Meutya Hafid, informasi karhutla yang disampaikan masyarakat melalui media sosial justru menjadi salah satu sumber penting untuk mendukung penanganan kebakaran. Pemerintah juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan perkembangan penanganan karhutla kepada masyarakat.
Adapun, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menambahkan kementerian telah meminta klarifikasi kepada Meta menyusul beredarnya jawaban Meta AI yang mengaitkan pemerintah dengan dugaan pembatasan konten demonstrasi dan karhutla.
Ia mengingatkan bahwa jawaban AI tidak dapat langsung dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan ataupun bukti adanya instruksi pemerintah. “Artinya bahwa Meta AI di sini bukanlah juru bicara dari Meta,” ujar Mediodecci dalam wawancara di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Mediodecci juga menekankan pentingnya pemeriksaan informasi melalui sumber resmi karena AI berpotensi menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak akurat. Kemkomdigi mendorong platform memberikan penjelasan yang transparan ketika konten mengalami pembatasan jangkauan, termasuk apabila tindakan tersebut berkaitan dengan pedoman komunitas atau sistem rekomendasi algoritmik.
Brasil Minta Penjelasan Teknis Meta dan X
Di Brasil, persoalan distribusi konten digital mencuat menjelang putaran kedua pemilihan presiden pada 25 Oktober 2026. Tim Kampanye Lula da Silva mempersoalkan dugaan perbedaan jangkauan konten politik di platform digital, termasuk unggahan yang berkaitan dengan kandidat tersebut dan pesaingnya, Flávio Bolsonaro.
Pada 22 Oktober, Mahkamah Pemilihan Umum Tertinggi Brasil (Tribunal Superior Eleitoral/TSE) memerintahkan Meta dan X memberikan penjelasan teknis dalam waktu 24 jam mengenai mekanisme distribusi konten politik, penggunaan AI, iklan pemilu, dan penghapusan unggahan.
Permintaan itu merupakan bagian dari proses pemeriksaan atas dugaan perlakuan tidak setara terhadap kandidat. TSE juga meminta Meta meninjau kembali melalui pemeriksaan manusia penghapusan sebuah video yang dipersoalkan kampanye Lula.
Namun, TSE menegaskan bahwa bukti yang tersedia saat itu belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi manipulasi atau perlakuan berbeda berdasarkan kepentingan politik. Pengadilan meminta penjelasan teknis agar dugaan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut.
Dalam perkembangan sebelumnya, TSE juga mempertahankan langkah pencegahan yang melarang Meta mengurangi distribusi atau mengubah metrik konten politik-elektoral kedua kandidat secara tidak setara. Ketentuan itu tetap memberi ruang bagi penerapan kebijakan platform yang telah diumumkan dan diberlakukan sama kepada kedua pihak, pemenuhan perintah pengadilan, serta kepatuhan terhadap aturan pemilu.
Meta Sebut Gangguan Teknis Bersifat Global
Menanggapi tudingan tersebut, Meta melalui pernyataan pada 22 Oktober 2026 menyatakan tidak memihak kandidat atau kelompok politik mana pun. Perusahaan itu membantah bahwa sistemnya menentukan peringkat atau mendistribusikan konten berdasarkan ideologi politik.
Meta menjelaskan sejumlah insiden yang dipersoalkan selama kampanye Brasil sebagai gangguan teknis atau persoalan penerapan aturan. Salah satunya adalah gangguan penghitungan tayangan Reels pada 7 Oktober yang berlangsung sekitar lima jam dan berdampak pada kreator di lebih dari 100 negara.
Meta juga mengakui akun iklan kampanye Lula sempat dinonaktifkan secara tidak sengaja selama sedikit lebih dari satu jam pada 23 September. Menurut perusahaan, penonaktifan itu terjadi setelah sebuah iklan keliru teridentifikasi dalam pemeriksaan antipenipuan dan kemudian diperbaiki.
Terkait Meta AI, perusahaan menyatakan adanya celah teknis yang sempat memungkinkan sistem menghasilkan poster kampanye melalui perintah tertentu yang memadukan nama depan kandidat dengan nomor pada surat suara. Meta menyebut celah tersebut telah diperbaiki pada hari yang sama ketika insiden diketahui.
Meta menegaskan bahwa insiden-insiden tersebut bukan upaya untuk memengaruhi pemilu. Perusahaan juga menyatakan telah menyampaikan pembelaan berbasis data teknis kepada TSE dan akan terus mempertahankan posisinya dalam proses hukum.
Keterangan Meta tersebut merupakan penjelasan perusahaan atas insiden yang terjadi di Brasil. Penjelasan itu tidak dengan sendirinya menentukan penyebab dugaan pembatasan konten di Indonesia, yang perlu diperiksa berdasarkan bukti dan konteks masing-masing.
Transparansi dan Hak Pengguna
Kemkomdigi menilai persoalan distribusi konten digital perlu ditangani dengan keterbukaan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Penurunan jangkauan unggahan tidak otomatis membuktikan adanya shadow ban, tetapi pengguna juga perlu memperoleh penjelasan apabila kontennya dibatasi atau tidak direkomendasikan oleh platform.
Mediodecci menegaskan bahwa moderasi harus berfokus pada substansi konten dan bukti pelanggaran, bukan identitas akun atau perbedaan pandangan politik. “Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggaran hanya karena berbeda pandangan,” ujarnya.
Kemkomdigi mendorong platform digital meningkatkan transparansi alasan moderasi, memperkuat penandaan konten berbasis AI, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan banding yang dapat diakses pengguna.
Kasus Brasil memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan dapat meminta penjelasan teknis ketika muncul dugaan perlakuan tidak setara terhadap kandidat. Sementara di Indonesia, Kemkomdigi menegaskan tidak meminta pembatasan konten karhutla dan mendorong keterbukaan platform dalam menjelaskan cara kerja moderasi serta distribusi informasi.
Keduanya menempatkan transparansi sebagai isu penting dalam tata kelola ruang digital. Meski demikian, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pembatasan yang disengaja harus didasarkan pada pemeriksaan bukti, bukan semata-mata pada perubahan jangkauan konten atau jawaban yang dihasilkan AI.
