Jakarta, InfoPublik – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengapresiasi capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang telah menjangkau 100 persen masyarakat. Capaian tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga.
Adapun UHC merupakan komitmen negara untuk memastikan seluruh penduduk memiliki akses adil terhadap pelayanan kesehatan berkualitas.
Apresiasi tersebut disampaikan Mensos, dalam acara Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Aula Husni Hamid, Pemkab Karawang, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah.
Sejak 9 Februari 2026, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan data terpadu itu.
Mensos menegaskan, pembenahan data menjadi kunci utama dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.
Selama satu tahun terakhir, pemerintah terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data agar semakin akurat, transparan, dan akuntabel. “Pembenahan data adalah kunci utama memperbaiki akurasi penyaluran bantuan,” ujar Mensos di hadapan para peserta sosialisasi.
Pada kesempatan itu, Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan hasil evaluasi terhadap program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Berdasarkan DTSEN, masih ditemukan masyarakat pada desil 1–5 (kelompok ekonomi terendah) yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian masyarakat pada desil 6–10 (kelompok menengah ke atas) justru masih tercatat sebagai penerima.
Ke depan, mekanisme penonaktifan peserta yang tidak lagi sesuai kriteria akan dilakukan secara bertahap dengan pemberitahuan masa transisi selama tiga bulan.
Kabupaten Karawang sendiri tercatat memiliki sebanyak 181.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial dengan total anggaran mencapai Rp585,787 miliar.
Program tersebut meliputi bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), permakanan, santunan yatim piatu, hingga PBI-JK.
Sedangkan, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan terima kasih atas kehadiran para menteri di Karawang.
Ia menegaskan, validitas data sangat menentukan arah kebijakan dan masa depan kesejahteraan masyarakat. “Data yang akurat akan memastikan masyarakat yang berhak benar-benar menerima haknya. Kami juga mendorong agar kepesertaan yang sudah ada dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas layanannya,” ujar Aep.