Bonus Demografi tak Otomatis Untung, LKI 2025 Instrumen Strategis Kawal Pembangunan Nasional
Tiga Isu Bidang Kependudukan
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menegaskan bahwa Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) 2025 merupakan instrumen strategis dalam mengawal pembangunan nasional yang berfokus pada manusia, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyampaikan bahwa LKI bukan hanya produk kebijakan nasional, tetapi juga telah menjadi referensi global yang secara rutin dipresentasikan dalam forum internasional di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.
“Setiap tahun LKI diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan selalu kami bawa ke population conference di United Nations Headquarters. Artinya, laporan ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menjadi bagian dari diskursus kependudukan global,” ujarnya dalam kegiatan Diseminasi LKI, Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) 2025, di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dua Isu Besar: Fertilitas Rendah dan Penuaan Penduduk
Bonivasius mengungkapkan, terdapat dua isu kependudukan besar yang kini dihadapi Indonesia dan dunia, yakni penurunan tingkat fertilitas (low fertility) dan penuaan penduduk (aging population). Sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand telah berada pada tingkat fertilitas jauh di bawah angka ideal 2,1, bahkan di bawah 1,5 yang sulit untuk dipulihkan. "Indonesia harus waspada. Kita tidak boleh lengah terhadap tren penurunan fertilitas ini,” tegasnya.
Selain itu, proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia saat ini telah mencapai 11,8 persen. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 20–25 persen pada 2045. “Jika tidak dipersiapkan sejak sekarang, aging population dapat menjadi beban besar bagi sistem kesehatan, jaminan sosial, dan ekonomi nasional,” katanya.
Di tengah dua tantangan tersebut, Indonesia saat ini juga berada pada fase bonus demografi, dengan penduduk usia produktif 15–64 tahun mencapai sekitar 70 persen. Namun, Bonivasius menegaskan bahwa bonus ini tidak otomatis menjadi keuntungan. “Pertanyaannya, apakah benar usia produktif ini bisa kita optimalkan dan dikapitalisasi menjadi kekuatan pembangunan?” ujarnya.
Terkait itu ia menekankan bahwa pemanfaatan bonus demografi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, kesiapan pasar kerja, serta dukungan teknologi dan digitalisasi lintas sektor.
Bonivasius juga menjelaskan bahwa LKI mendukung implementasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) hingga 2045 serta Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. PJPK menjadi panduan lima tahunan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pembangunan manusia secara terukur dan berkelanjutan.
Untuk memastikan pelaksanaannya, digunakan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebagai alat ukur. IPBK menjadi indeks komposit yang menilai sejauh mana pembangunan daerah benar-benar berfokus pada manusia. “IPBK ini bukan indeks baru, tetapi kini kami jadikan instrumen utama untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan PJPK di daerah,” jelasnya.
Selain IPBK, Kemendukbangga/BKKBN juga meluncurkan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) yang mengukur peran serta masyarakat dalam menyikapi isu-isu kependudukan, seperti childfree, kesehatan mental, pernikahan usia dini, perundungan, hingga penyalahgunaan narkoba.
“Kalau IPBK mengukur kinerja pemerintah, maka IKIK mengukur kepedulian masyarakat. Dalam paradigma pembangunan kependudukan baru, masyarakat bukan hanya objek, tetapi juga subjek pembangunan,” jelas Bonivasius.
Hasil IKIK 2025 menunjukkan bahwa hampir separuh provinsi masih berada pada kategori kepedulian rendah, sehingga diperlukan penguatan literasi dan edukasi kependudukan secara berkelanjutan.
"Keberhasilan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat ditopang oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Jika literasi dan kepedulian masyarakat meningkat, maka pembangunan benar-benar akan menjadi kerja bersama. Keberhasilan Indonesia ke depan adalah hasil kolaborasi, bukan hanya kerja pemerintah,” pungkasnya.
