Tim Visitasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat kembali meninjau kesiapan venue dan fasilitas pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 NTT–NTB. /Foto Humas KONI Pusat
Mataram, InfoPublik – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat mengevaluasi kesiapan venue dan fasilitas pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hasil peninjauan bersama 30 Technical Delegate (TD) menunjukkan sejumlah lokasi pertandingan belum memenuhi persyaratan, sedangkan lokasi lainnya dapat digunakan dengan catatan perbaikan.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn.) Suwarno mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi aktual setiap calon venue berdasarkan standar masing-masing cabang olahraga.
“Kami datang bersama para Technical Delegate untuk memastikan kondisi riil venue yang ada di lapangan. Nantinya, masing-masing TD akan menyampaikan informasi berdasarkan hasil peninjauan tersebut,” ujar Suwarno dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah dan KONI NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram.
Sebelum pertemuan tersebut, Rabu (28/10/2026), tim visitasi telah meninjau sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi tempat pertandingan PON XXII/2028. Peninjauan mencakup fasilitas pertandingan, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan teknis setiap cabang olahraga.
Untuk cabang olahraga kabaddi, tim mengunjungi gelanggang olahraga (GOR). Sementara itu, calon venue soft tenis meliputi Lapangan Bulog, Lapangan PLN, dan Lapangan DPR.
Peninjauan cabang muaythai dilakukan di Teras Udayana, GOR 17, dan Asrama Haji. Tim juga mengevaluasi Kolam Renang Udayana untuk cabang selam kolam serta kawasan Sekotong untuk selam laut. GOR 17 Mataram turut menjadi salah satu lokasi yang ditinjau.
Suwarno meminta setiap TD menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka dan objektif agar kekurangan pada masing-masing venue dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Penilaian tersebut menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan penyelenggara untuk menentukan kebutuhan pembenahan sebelum pelaksanaan pertandingan.
Menurutnya, kesiapan venue tidak dapat dipisahkan dari koordinasi antara KONI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan perangkat daerah diperlukan agar tindak lanjut hasil evaluasi dapat direncanakan sesuai kebutuhan teknis dan tahapan persiapan PON.
KONI Dorong Percepatan Pembentukan PB PON
Selain mengevaluasi venue, KONI Pusat mendorong percepatan pembentukan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) di NTB. Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun daftar personel yang akan terlibat dalam kepanitiaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur NTB.
Pembentukan PB PON diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bidang, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebutuhan operasional dan anggaran penyelenggaraan.
Suwarno menjelaskan, setelah PB PON terbentuk, Ketua Umum KONI Pusat akan melantik dan memberikan pembekalan teknis kepada seluruh bidang yang terlibat, mulai dari pertandingan, prasarana, konsumsi, transportasi, akomodasi, hubungan masyarakat, hingga kesehatan.
“Dengan demikian, panitia dapat menyusun rencana anggaran secara akurat sesuai kebutuhan penyelenggaraan,” ungkapnya.
Perencanaan tersebut diharapkan membantu penyelenggara mengidentifikasi kebutuhan setiap bidang sejak awal. Dengan begitu, kesiapan fasilitas, dukungan logistik, layanan peserta, dan kebutuhan pertandingan dapat disusun berdasarkan hasil evaluasi serta perhitungan yang terukur.
Pemprov NTB Tindak Lanjuti Hasil Evaluasi
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan akan menindaklanjuti catatan hasil visitasi KONI Pusat. Asisten Sekretaris Daerah I NTB Dr. H. Fathul Ghani mengatakan, pemerintah daerah akan mengundang seluruh ketua pengurus provinsi cabang olahraga untuk membahas hasil evaluasi dan keputusan yang disampaikan KONI Pusat.
“Kami akan mengundang seluruh Ketua Pengurus Provinsi cabang olahraga untuk kembali meninjau hasil evaluasi serta catatan dan keputusan dari KONI Pusat. Hal tersebut menjadi harapan kami agar seluruh masukan dapat ditindaklanjuti dengan baik,” ujar Fathul Ghani.
Ia menambahkan, hasil pertemuan dan evaluasi akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan untuk menentukan langkah lanjutan dalam persiapan PON XXII/2028 di NTB.
Evaluasi venue dan pembentukan PB PON menjadi bagian dari tahapan persiapan NTB sebagai salah satu provinsi tuan rumah PON XXII/2028 bersama Nusa Tenggara Timur. Tindak lanjut terhadap standar fasilitas, pembagian tanggung jawab, dan perencanaan anggaran diperlukan agar kebutuhan teknis setiap cabang olahraga dapat dipenuhi sebelum kompetisi berlangsung.
