Kemendikbudristek dan AMAN Gelar Musyawarah Besar Pendidikan Adat Nusantara di Banyuwangi

Jakarta, InfoPublik – Dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada 9 Agustus setiap tahunnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Dit. KMA), Direktorat Jenderal Kebudayaan, berkolaborasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan Musyawarah Besar Pendidikan Adat Nusantara pada 12 hingga 15 Agustus 2024 di Sekolah Adat Osing Pesinauan, Banyuwangi.

Dengan tema ‘Pendidikan Adat sebagai Jalan Pulang untuk Menjaga dan Merawat Bumi,’ kegiatan ini bertujuan mewujudkan gerakan pendidikan adat yang mampu mentransformasikan pengetahuan masyarakat adat menjadi aksi kolektif untuk menjaga dan menyelamatkan bumi.

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi, menyatakan bahwa Kemendikbudristek mendukung percepatan pengesahan undang-undang masyarakat adat serta peningkatan layanan pendidikan adat di seluruh Nusantara. "Kemendikbudristek melalui Direktorat KMA mendorong penuh upaya pengakuan masyarakat adat di wilayah Nusantara," ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (13/8/2024).

Hadi juga menekankan pentingnya pendidikan masyarakat adat sebagai prioritas nasional, sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. “Dalam upaya pemajuan kebudayaan, pendidikan adat merupakan dasar pewarisan dari yang tua ke yang muda melalui jalan kebudayaan,” tambahnya.

Terkait isu perubahan iklim, Hadi mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan pangan lokal sebagai bagian dari kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan alam. "Dengan kondisi iklim saat ini, melalui pendekatan sekolah adat, kita dapat menjaga keberlangsungan alam dan ekosistem di lingkungan masyarakat adat," jelas Hadi.

Ia juga menekankan bahwa dengan semakin pesatnya ekspansi korporasi ke wilayah adat, Kemendikbudristek berkomitmen melalui Layanan Advokasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melibatkan 25 kementerian dan lembaga dalam upaya melindungi keberlangsungan masyarakat adat.

Pendekatan pendidikan adat, lanjut Hadi, merupakan dasar dari program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. “Merdeka Belajar memungkinkan anak-anak masyarakat adat untuk belajar di mana pun mereka berada, termasuk di sekolah adat yang dibina oleh AMAN maupun masyarakat adat lainnya,” kata Hadi.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Rukka Sombolinggi, menjelaskan bahwa sekolah adat yang dibina oleh AMAN bukan hanya tentang gedung atau kurikulum, tetapi tentang misi dan cita-cita untuk memperkuat identitas masyarakat adat. "Sekolah adat adalah tempat kita menimba ilmu sebagai masyarakat adat, membentuk kepribadian, dan meletakkan nilai-nilai dasar serta keterampilan yang diperlukan untuk hidup sebagai masyarakat adat," ujar Rukka.

Rukka menambahkan bahwa seluruh wilayah adat sejatinya adalah sekolah adat yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pemulihan masyarakat adat. "Keseharian kita adalah pendidikan, sehingga sekolah adat harus menjadi pusat pendidikan dan pemulihan bagi masyarakat adat," tambahnya.

Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Daerah Osing Banyuwangi, Wiwin Indiarti, menuturkan bahwa Sekolah Adat Osing Pesinauan menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada pengetahuan dan kearifan lokal. "Masyarakat adat Osing berbasis agraris, sehingga pendidikan di sekolah adat sangat berkaitan dengan pengelolaan tanah dan lingkungan," kata Wiwin.

Wiwin juga menekankan bahwa keputusan yang tepat dalam penggunaan alat dan teknik pertanian sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, tanaman, dan kesejahteraan manusia. "Apabila salah dalam pengambilan keputusan, dampaknya bisa sangat fatal terhadap lingkungan dan kesejahteraan kita sendiri," tutup Wiwin.