BRIN Terima Dokumen RIPJ PID Sumut, Landasan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jakarta, InfoPublik –  Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN( menerima dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ PID) 2024 sampai 2026 dari Provinsi Sumatera Utara sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan di daerah.

Hal itu dilakukan sebagai  salah satu tugas BRIDA untuk melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ PID). Sumatra Utara menjadi provinsi pertama yang telah selesai menyusun RIPJPID untuk wilayah Sumatra.

Berdasarkan keterangan tertulis www.brin.go.id pada Minggu (7/7/2024), Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang bertransformasi menjadi BRIDA telah menyelesaikan penyusuanan Dokumen RIPJPID 2024 sampai 2026,  dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Bidang Litbang, Tapi Sari Siregar atau yang akrab disapa Vena kepada BRIN di Sumut, yang dilaksanakan pada Jumat (5/7/2024).

Dokumen RIPJ PID Sumut diterima oleh Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah, Lukman Shalahuddin yang didampingi oleh Koordinator Daerah Sumatera Utara.

”BRIN mengapresiasi Bappelitbang Provinsi Sumatra Utara yang telah selesai menyusun dokumen RIPJPID, sebagai dokumen yang akan mewarnai perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara ke depan,” ujar Lukman.

“Iptek merupakan pondasi pembangunan, dengan dukungan iptek maka akan menghasilkan kebijakan berbasis bukti yang menjadi solusi dari permasalahan daerah secara akurat dan terukur. Hal ini sesuai amanat Peraturan BRIN No 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, yaitu hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Tapi Sari Siregar atau yang akrab disapa Vena menyampaikan, selama proses penyusunan Dokumen RIPJPID 2024 sampai 2026 itu dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi melalui Forum Group Discussion (FGD).

“Kami melibatkan para ahli, mitra Masyarakat, pemangku kepentingan, penyelenggara riset dan inovasi, dan OPD Provinsi Sumatra Utara. Kami juga melibatkan BRIN melalui Kedeputian Bidang Riset dan Inovasi Daerah (DRID) yang telah melakukan pendampingan penyempurnaan dokumen RIPJPID ini,” ujar Vena.

Vena menyampaikan, Penyusunan RIPJPID, RPJMD, dan RPD, merupakan bagian dari aktivitas riset. Saat ini kondisi SDM Peneliti di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ada enam peneliti murni  dan sembilan peneliti hasil penyetaraan.

“Harapan kami agar BRIN selaku Pembina Jabatan Fungsional Peneliti bisa memfasilitasi dan membantu dalam hal peningkatan kompetensi SDM Peneliti di Provinsi Sumatra Utara melalui kapasitas building,” terangnya.

Penyusunan RIPJPID 2024 sampai 2026 sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dengan RPJMD dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai dokumen perencanaan pembangunan transisi bagi daerah dengan akhir masa jabatan kepala daerah 2022 atau 2023.  RIPJPID ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.