Wamenkominfo Ungkap Tantangan Negara Berkembang di Era Digital

Jakarta, InfoPublik – Pada era digital saat ini, negara berkembang di wilayah Selatan atau Selatan-Selatan banyak menghadapi tantangan atau persoalan krusial, khususnya yang berkaitan dengan perang melawan information disorder seperti hoaks, perudungan (bullying), ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan fitnah di ruang digital.

“Persoalan selanjutnya yang dihadapi negara-negara low and middle income di era digital adalah keterbatasan sumber daya, kendala bahasa, kesenjangan ilmu pengetahuan, minimnya infrastruktur digital serta hambatan politik dan juga hukum,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, dalam keterangannya terkait High Panel Session the Third Summit for Democracy Forum KTT Demokrasi Ketiga di CEOX, Seoul, Korea Selatan, seperti dikutip pada Kamis (21/3/2024).

Nezar mengatakan, penyelesaian tantangan itu membutuhkan penanganan secara holistik sesuai konteks negara Selatan-Selatan. 

Tantangan tersebut sudah disadari sejak KTT Demokrasi Kedua di Kosta Rika yang juga dihadiri ratusan perwakilan negara, perusahaan multinasional dan civil society dan menghasilkan Summit for Democracy Declaration. 

“Deklarasi yang disepakati oleh 65 lintas pemerintahan ini menekankan sembilan komitmen yang perlu diantisipasi oleh para negara, diantaranya adalah perlindungan HAM, jaminan atas kebebasan Pers, dan penegakan hukum; mencegah dan menangani korupsi; meningkatan pemanfaatan teknologi yang mendukung demokrasi; mendukung pemilu yang adil dan berkualitas; serta mengatasi isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan ketahanan pangan,” jelasnya.

Menurut Nezar, dalam KTT Demokrasi Ketiga yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di 40 negara,  perhatian pada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (low and middle income) menjadi topik yang relevan dan penting dengan tema Democracy for Future Generations. 

“Peran generasi muda jelas sangat menentukan baik dalam pengembangan teknologi, khususnya AI maupun menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi. Inilah tantangan demokrasi di era digital,” kata Wamenkominfo.

Dia juga menyampaikan pengalaman Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak yang baru saja terselenggara di Indonesia.

Dalam hal ini, kekacauan informasi selama Pemilu menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi karena penyebaran disinformasi seperti video deepfake menjadi sangat mudah dilakukan dan memiliki kualitas gambar yang bagus. 

“Data kami menunjukkan penurunan signifikan dalam persebaran disinformasi selama pemilihan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2019. Dalam Pemilu 2024, kami mengidentifikasi 227 konten hoaks terkait pemilu, menurun signifikan dari 714 isu hoaks pemilu yang ditemukan pada periode sebelumnya,” tutur Nezar.

Pencapaian tersebut dinilai tidak terlepas dari Kampanye Pemilu Damai 2024 yang digaungkan Kementerian Kominfo melalui berbagai saluran media.

Selain itu, Wamenkominfo menyatakan peningkatan indeks literasi digital nasional juga memberikan ruang yang lebih terbatas untuk penyebaran konten hoaks pemilu.

Dalam forum bertema Democracy for Future Generations itu, Wamenkominfo Nezar Patria didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.