BRIN dan BPOM Manfaatkan AI untuk Pengawasan Pre-Market Pangan Olahan

Jakarta, InfoPublik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dalam pemanfaatan teknologi digital kecerdasan buatan atau sering disebut dengan artificial intelligence (AI) untuk pengawasan pre-market pangan olahan.

Berdasarkan siaran pers BRIN yang InfoPublik terima pada Kamis (4/7/2024), pertumbuhan industri seiring dengan perkembangan ekonomi memunculkan tantangan dalam penyediaan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan tepat kepada publik. Namun, kondisi tersebut seringkali tidak diikuti dengan jumlah staf yang memadai.

Indonesia sebagai negara terbesar ASEAN dalam hal nilai ekonomi digital, permintaan pelayanan publik diprediksi akan terus tumbuh positif. Di sisi yang lain, teknologi berpeluang untuk membantu memitigasi hal tersebut. Teknologi digital dapat bekerja bersama manusia mewujudkan kinerja yang lebih optimal.

Sementara, pertumbuhan penduduk diikuti dengan kebutuhan pangan terefleksi pada pertumbuhan industri yang berdampak pada pengajuan ijin edar. Maka, Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM bekerja sama dengan Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PR EMK) BRIN, melalui Kelompok Riset Knowledge-Based Economy, menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Tujuan kolaborasi itu adalah untuk melakukan studi assesment kesiapan BPOM untuk adopsi AI, membuat peta jalan dan eksosistem digital untuk mengadopsi AI, dan peningkatan kapasitas staf BPOM dalam adopsi AI. Kegiatan itu sebagai rangkaian acara memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day (WFSD).

Melalui seminar tersebut diharapkan diperoleh masukan dari pemangku kepentingan atas upaya BPOM mengadopsi kecerdasan buatan untuk mendukung keamanan pangan nasional. Hal itu sejalan dengan tema WFSD 2024 tentang “prepare for the unexpected” kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden keamanan pangan. Untuk itu, seminar itu menghadirkan para pembicara baik dari tingkat nasional maupun internasional.

Plt Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Ema Setyawati, menekankan peranan registrasi pangan sebagai salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Peranan ini untuk mewujudkan keamanan pangan atas pengawasan keamanan mutu dan gizi yang terkandung di dalamnya.

“AI berpeluang untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan atas mutu dan keamanan produk olahan pangan, serta memitigasi terhadap insiden keamanan pangan,” ujar Ema.

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara kunci yaitu Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyono Tri Birowo. Ia menyampaikan upaya BPOM mengadopsi AI yang akan mengakselerasi transformasi digital BPOM dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai BPOM memiliki modal yang kuat, khususnya dengan indeks SPBE 4,08 dengan predikat “sangat baik” dan komitmen pelayanan yang tinggi, sangat memungkinkan BPOM untuk mengadopsi AI.

Pada sesi presentasi panel, diawali dengan paparan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan POM, A Indra Jaya S. tentang cetak biru transformasi digital BPOM. Ia menekankan capaian - capaian BPOM dalam penggunaan PDN dan digitalisasi proses pendaftaran pada 66 layanan perizinan BPOM. E-Registration pada Direktorat RPO-BPOM telah menjadi pioneer sejak 2012 dengan proses registrasi berbasis digital 100 persen.

Dilanjutkan paparan Bahtiar Rifai, Head of Research Group for Knoweldge-Based Economy, PR EMK BRIN yang sekaligus sebagai ketua tim peneliti riset kolaborasi BPOM-BRIN. Ia menyampaikan beberapa poin sebagai berikut: 1) indeks keamanan pangan Indonesia bernilai 60,2 atau urutan 63 dari 113 negara dan masih lemah di aspek ketersediaan, kualitas dan keamanan serta keberlanjutan dan adaptasi. 2) Kesiapan BPOM dalam mengadopsi AI untuk E-REG RBA berada pada level Potensial (2) dari empat skala kesiapan. BPOM memiliki kekuatan pada pilar Data dan Infrastrukur, Teknologi dan Inovasi, serta SDM dan budaya organisasi yang mencapai kematangan pada level Adaptor (3). Dengan kekuatan tersebut BPOM sangat memungkinkan untuk mengadopsi AI dalam pengambilan keputusan untuk mengeluarkan nomor ijin edar (NIE) melalui checking kelengkapan dokumen, keabsahan/ kebenaran dokumen dan simulasi rekomendasi hasil evaluasi. 3) Untuk mewujudkan adopsi AI di BPOM, Bahtiar menekankan kebutuhan investasi yang besar infrastruktur TIK untuk pengembangan AI, transformasi SDM dan budaya agar dapat sinergis antara teknologi dan manusia, serta penyiapan regulasi, AI ethics dan data security.

Pembicara selanjutnya yakni analis senior Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen - Bank Indonesia (BI), Jarot UW Susanto. Ia memaparkan peranan Bank Indonesia khususnya melalui kantor - kantor perwakilan BI di daerah dalam menyiapkan UMKM, untuk memenuhi ijin edar melalui peningkatan kapasitas usaha, workshop keamanan pangan, penguatan administrasi, pendampingan dan permodalan agar sesuai standar Badan POM.

Secara online, hadir tiga pembicara internasional seperti FAO (Food and Agriculture Organisation), Griffith University, Australia, dan Southampton University, Inggris. Mereka akan memberikan pembelajaran praktik baik penggunaan AI secara global untuk Indonesia.

Rajendra Aryal selaku FAO representative untuk Indonesia dan Timor-Leste menjelaskan peran dari AI untuk mengantisipasi kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan logam berat yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Ia juga menekankan kolaborasi antara pemerintah, industri, masyarakat dan operator bisnis.

Sementara Dian Tjondronegoro, seorang profesor Griffith University akan menjelaskan perkembangan penggunaan AI untuk tracing distribusi pangan dan analisa proyeksi secara nasional serta penggunaan teknologi OCR untuk pengawasan post-market.

Nunung Nurul, Associate Professor dari Universitas Southampton menekanan pada aspek keamanan data dan kesiapan dari para pengguna sistem berbasis AI sehingga AI dapat bekerja optimal membantu manusia. Ia mengingatkan pentingnya pendekatan ekosistem agar AI dapat bekerja bersama manusia. Bukan sebaliknya, justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari seperti isu keamanan data, pengambilalihan kekuasaan dari manusia ke robot.

Sebagai penutup, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho menyampaikan upaya digitalisasi melalui adopsi AI yang akan memperkuat sistem keamanan pangan nasional. Hal itu akan berdampak secara langsung pada kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, kesehatan, hingga isu keamanan.

Ia mendorong partisipasi  aktif dan kolaborasi sinergis multi pihak, khususnya Kementerian Lain, Bank Indonesia, pihak swasta, serta organisasi internasional dan nasional untuk dapat mewujudkan upaya BPOM mengadopsi AI guna mendukung daya saing industri dan keamanan pangan.