- Oleh Pasha Yudha Ernowo
- Kamis, 19 September 2024 | 20:06 WIB
: Menteri PANRB Abdullah Azwar bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Percepatan Transformasi Digital di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (15/1/2024). Humas Kementerian PANRB
Oleh Tri Antoro, Senin, 15 Januari 2024 | 21:56 WIB - Redaktur: Untung S - 136
Jakarta, InfoPublik - Langkah transformasi dan integrasi layanan digital terus dipercepat pemerintah sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Ada tiga lompatan besar tengah dilakukan yakni pembentukan goverment technology (Govtech), penguatan identitas kependudukan digital, dan optimalisasi Government Cloud.
“Tiga hal itu menjadi fondasi lompatan besar layanan digital pemerintah, di mana kali pertama dalam sejarah, Indonesia berproses memiliki layanan digital terpadu, tidak terpisah-pisah seperti selama ini,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas yang dikutip melalui siaran persnya saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Jakarta, pada Senin (15/1/2024).
Anas mengatakan, dukungan dari setiap instansi terkait dapat membantu proses percepatan kehadiran layanan digital pemerintah di Indonesia. “Arahan Presiden bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah menjadi sebuah keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Langkah kedepan yang perlu diambil adalah memastikan keselarasan dengan tata kelola yang ada,” imbuhnya.
Keterpaduan layanan digital pun telah diamanatkan melalui penugasan BUMN Perum Peruri sebagai unit GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. Instruksi itu pun telah dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82/2023. GovTech tersebut akan memandu keterpaduan layanan digital nasional.
Menteri PANRB Anas optimistis, dengan komitmen dan kerja keras kementerian/lembaga terkait, keterpaduan layanan digital pemerintah bakal segera terwujud pada tahun ini. “Sehingga Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini,” papar mantan Kepala LKPP itu.
Koordinasi yang dipimpin Menko Marves Luhut tersebut menyepakati, pada 22 Januari 2024 semua detail teknis terkait penguatan Digital ID, transformasi Perum Peruri menjadi GovTech, dan government cloud telah terpetakan dan bisa langsung dieksekusi. “Pemetaan teknis dilakukan kementerian/lembaga terkait, semua harus tuntas 22 Januari, dan langsung digeber eksekusinya sesuai arahan Presiden,” papar Anas.
