Wamen PKP: Program Tiga Juta Rumah Perlu Publik Policy dan Kerja Sama Lintes Lembaga

Jakarta, InfoPublik – Program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai memerlukan dukungan kebijakan publik (public policy) dan kerja sama lintas lembaga, khususnya yang dibawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur (Kemenko Infra) agar program-program yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, dalam keterangannya terkait Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pembahasan Rencana Kerja TA. 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (8/1/2025).

"Tiga juta rumah merupakan janji Bapak Presiden dan tidak bisa dihadapi sendiri. Pertama-tama  memerlukan kehadiran public policy yang baik, yang kedua memerlukan kerja kelembagaan dan lintas lembaga untuk menciptakan ekosistem yang mengaktifkan seluruh potensi untuk membangun," kata Wamen PKPi.

Rakor yang diselenggarakan awal tahun ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan pada 2024 agar bisa ditingkatkan dan disempurnakan pada tahun anggaran 2025.

Fahri mengatakan, rumah merupakan kebutuhan dasar dari keperluan masyarakat, sehingga jika pemerintah tidak membantu, masyarakat akan membangun rumah sendiri dengan kualitas yang belum tentu layak huni.

Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir dalam pembangunan rumah rakyat, sehingga rumah-rumah yang akan dibangun dipastikan layak huni dan kuat, termasuk tahan gempa.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," jelasnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Sementara itu, Menko Infra, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan resolusi 2025 yaitu agar seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dapat meningkatkan koordinasi, kekompakan, kesolidan serta mengintegrasikan berbagai elemen penting pembangunan nasional untuk menghadirkan solusi terbaik untuk masyarakat.

Menurut AHY, 20 tahun kedepan, pembangun infrastruktur akan selalu menjadi tulang punggung dalam pembangunan nasional. Karena, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi delapan persen membutuhkan dukungan infrastruktur yang tepat sasaran.

"Bagaimana kemudian perumahan dan kawasan permukiman ini bisa semakin dibangun, karena backlog (kekurangan) terhadap rumah secara nasional kurang lebih 10 juta keluarga belum mimiliki rumah dan 20 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini bisa kita carikan solusinya agar baik masyarakat kota maupun desa dapat lebih diupayakan lebih sehat," kata Menko Infra menandaskan.