Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

Jakarta, InfoPublik – Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut bergerak cepat dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi kecepatan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola perusahaan yang baik. Tanpa pertimbangan yang matang, keputusan strategis berisiko menimbulkan persoalan hukum, termasuk dugaan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan pemahaman terhadap Business Judgment Rule (BJR) bagi jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMD.

Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, direksi memang memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan secara mandiri. Namun, kewenangan itu bukan berarti pimpinan dapat mengambil keputusan berdasarkan kepentingan atau keinginan pribadi.

“Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi,” tegas Tanak, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Minggu (15/11/2026).

Ia menekankan, setiap keputusan strategis harus berlandaskan anggaran dasar perusahaan, ketentuan internal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip tersebut menjadi penting agar keputusan bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian KPK adalah pemahaman terhadap Business Judgment Rule (BJR), yakni prinsip yang memberikan perlindungan hukum kepada pengurus perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Tanak menjelaskan, perlindungan tersebut berkaitan dengan keputusan yang diambil secara hati-hati, berlandaskan itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan. “BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan,” ujarnya.

Dengan demikian, BJR bukan kekebalan hukum bagi direksi. Prinsip tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan keputusan yang menyimpang dari kewenangan, mengabaikan prosedur, atau mengutamakan kepentingan pribadi.

KPK juga mengingatkan risiko tindakan ultra vires, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan atau tidak sesuai dengan batas tugas yang diberikan kepada pengurus perusahaan.

Sebagai ilustrasi, pemberian fasilitas kredit oleh bank daerah di luar prosedur dan tanpa persetujuan atau sepengetahuan pihak berwenang di perusahaan dapat menimbulkan persoalan serius. Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum, pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, penerapan GCG perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sehari-hari, bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi. Lima prinsip utamanya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

KPK turut menyoroti karakteristik BUMD yang memiliki peran komersial sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik. Modal yang disertakan pemerintah daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk mendukung kegiatan perusahaan.

Kondisi tersebut menuntut pengurus BUMD memastikan setiap keputusan bisnis dilakukan secara profesional, dengan mempertimbangkan risiko, kepatuhan terhadap aturan, serta dampaknya terhadap perusahaan dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, ketentuan perundang-undangan dapat diterapkan terhadap direksi maupun komisaris sesuai peran dan keterlibatan masing-masing apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap kewenangan, prosedur internal, dan mekanisme pengawasan menjadi bagian penting dalam melindungi perusahaan sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik penguatan pemahaman tata kelola yang dilakukan bersama KPK. Menurutnya, penyamaan persepsi di antara jajaran pimpinan BUMD diperlukan agar keputusan bisnis dapat diambil secara profesional, dengan mempertimbangkan risiko dan batas kewenangan secara terukur.

“Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi yang sama dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional,” ujar Syaefuloh.

Penguatan GCG dan BJR juga berkaitan dengan upaya membangun budaya antikorupsi di lingkungan perusahaan daerah. KPK menilai, integritas pimpinan memegang peranan penting dalam memastikan kebijakan dan operasional perusahaan berjalan sesuai aturan.

Dalam praktiknya, keputusan bisnis yang sehat perlu didukung kajian memadai, dokumentasi yang jelas, pengelolaan risiko, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Langkah tersebut membantu memastikan keputusan diambil untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Melalui Directorship Program tersebut, KPK mendorong jajaran pimpinan BUMD DKI Jakarta memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata kelola agar mampu menghadapi dinamika bisnis tanpa mengabaikan kepatuhan hukum.

Pada akhirnya, tantangan BUMD bukan hanya menghasilkan kinerja usaha yang baik, tetapi juga memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola yang kuat dan kepemimpinan berintegritas diharapkan menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.