Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra saat melakukan konferensi pers terkait kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto, di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026). (ANTARA/Irwansyah)
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah resmi membentuk kelompok kerja (pokja) lintas lembaga untuk mengatasi hambatan teknis, dan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, guna memastikan proses hukum tidak lagi menggantung.
Hal itu disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melalui keterangan resmi, Senin (9/11/2026).
Yusril menyatakan, pembentukan pokja tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengidentifikasi penyebab belum tuntasnya penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
"Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk," kata Yusril.
Yusril mengungkapkan, salah satu kendala utama yang kerap memicu kebuntuan adalah perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat serta keterbatasan teknis antara penyelidik dan penyidik. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan berada di bawah Kejaksaan Agung.
Namun dalam praktiknya, berkas penyelidikan Komnas HAM sering dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena dinilai belum memenuhi syarat pembuktian, sementara Komnas HAM merasa keterenangannya sebagai penyelidik sudah maksimal. Hambatan prosedural ini menyebabkan dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, baru empat kasus yang sampai ke pengadilan, sementara 13 kasus lainnya — seperti Peristiwa 1965–1966, Trisakti, hingga kerusuhan Mei 1998 — belum menemukan titik terang.
Sedangkan, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, yang ditunjuk memimpin pokja tersebut, menjelaskan bahwa pokja akan mengkaji solusi teknis tanpa mengubah perundang-undangan. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penempatan personel Kejaksaan untuk melakukan supervisi sejak tahap penyelidikan di Komnas HAM.
"Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan sudah akan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan," ujar Otto.
