Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini memberikan penjelasan dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, (Foto: Pey HS/Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan penanganan konten ilegal di ruang digital harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, melalui proses verifikasi, serta mekanisme koordinasi dengan platform digital dan instansi berwenang.
Pemerintah juga memberikan ruang bagi platform digital untuk menyampaikan tanggapan dan mengajukan keberatan atas tindakan moderasi maupun pengenaan sanksi administratif.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan, kewenangan Kemkomdigi dalam penanganan konten ilegal berlandaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 40.
Ketentuan tersebut mengatur kewajiban platform untuk melakukan moderasi mandiri guna memastikan penyelenggaraan layanan berbasis konten buatan pengguna (user-generated content) berlangsung aman dan kondusif.
“Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diberikan kewajibannya kepada platform. Tujuannya untuk memastikan bahwa memang khususnya platform-platform yang bersifat user generated content itu tetap kondusif dalam melakukan operasional daripada penyebaran konten ataupun distribusi konten,” jelas Mediodecci dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Kemkomdigi berwenang memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum, mewajibkan platform menurunkan konten sesuai batas waktu yang ditetapkan, menjatuhkan sanksi administratif, serta menilai tingkat kepatuhan tata kelola konten penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat.
“Jadi kalau kita melihat semua aturan ini, Komdigi bisa memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses untuk konten yang melanggar hukum, mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan takedown sesuai dengan service level agreement, menjatuhkan sanksi administratif, dan menilai tingkat kepatuhan tata kelola konten dari PSE lingkup privat,” imbuhnya.
Meski demikian, Mediodecci menegaskan kewenangan Kemkomdigi memiliki batasan. Kemkomdigi tidak melakukan penyidikan dan penegakan hukum pidana secara mandiri serta tidak dapat memutus akses konten secara sewenang-wenang.
Pemutusan akses secara langsung hanya dapat dilakukan terhadap konten perjudian daring dan pornografi. Sementara itu, penanganan konten terlarang lainnya memerlukan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang.
“Jadi konten yang bisa diputus secara langsung oleh Komdigi hanya dua, perjudian online dan pornografi. Selain dari itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi instansi yang berwenang atas muatan daripada konten yang mengandung muatan yang dilarang tersebut,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Kemkomdigi terlebih dahulu memverifikasi laporan yang bersumber dari patroli siber, aduan masyarakat, instansi, maupun aparat penegak hukum. Setelah memeriksa data pendukung dan persyaratan laporan, Kemkomdigi menyampaikan notifikasi kepada platform terkait.
“Di sini prosesnya mulai dari kita terima aduan, entah dari patroli siber, aduan konten masyarakat, aduan instansi, ataupun aduan Polri. Komdigi melakukan verifikasi terhadap data dukung yang diberikan atas dugaan pelanggaran, kemudian memeriksa persyaratan, lalu mengkomunikasikannya kepada platform,” terang Mediodecci.
Platform kemudian diberi kesempatan untuk menanggapi notifikasi tersebut, termasuk menyatakan kesediaan atau menyampaikan keberatan terhadap permintaan penurunan konten. Dengan demikian, tidak semua permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi otomatis disetujui oleh platform.
“Jadi, kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch, isinya antara 200-400 link dalam satu kali pengiriman, yang harus mereka respon. Tanggapan itu bisa berupa bahwa mereka setuju dengan notifikasi kita dan akan menindaklanjuti atau mereka tidak setuju. Perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform,” lanjutnya.
Jika proses berlanjut hingga pengenaan sanksi administratif, Kemkomdigi tetap memberikan hak kepada platform untuk mengajukan keberatan atas keputusan tersebut. Mekanisme sanksi antara lain dimulai dengan surat teguran pertama, kemudian surat teguran kedua yang dilengkapi kode pembayaran (billing) untuk penagihan denda administratif.
“Jadi setelah masuk ke dalam sistem, kemudian ada pengenaan sanksi mulai dari surat teguran 1, lalu surat teguran 2 yang sudah dilengkapi dengan kode billing untuk tagihan atas denda administratif, platform tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan,” pungkas Mediodecci.
