Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi, Abhan, sosialisasikan rintisan model PERANTAU di Pengadilan Militer V-19 dan Pengadilan Tinggi di kawasan Manado. (Foto: Dok KY)
Jakarta, InfoPublik – Komisi Yudisial (KY) mengembangkan model Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) untuk membuat pemantauan perilaku hakim lebih terencana, tertib, dan profesional tanpa mengganggu independensi hakim maupun jalannya persidangan.
Model ini dirancang untuk memperjelas mekanisme pemantauan, mulai dari persiapan informasi dan akses hingga koordinasi dengan pihak pengadilan. Dengan begitu, pengawasan dapat berjalan sesuai kewenangan, sementara proses peradilan tetap berlangsung secara independen.
Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi, Abhan, menyosialisasikan rintisan PERANTAU di Pengadilan Militer V-19 dan Pengadilan Tinggi yang berada di kawasan Pengadilan Terpadu Manado, Sulawesi Utara, Kamis (12/11/2026).
Abhan menjelaskan, PERANTAU merupakan model konseptual sekaligus operasional untuk memperkuat kesiapan pelaksanaan pemantauan perilaku hakim. Rintisan ini tidak dimaksudkan untuk mencampuri teknis yudisial, memengaruhi pemeriksaan perkara, atau memberikan akses tanpa batas kepada petugas pemantau.
“Melalui rintisan ini, KY berharap pelaksanaan mandat pemantauan perilaku hakim dapat berjalan secara profesional dan terencana, sementara pengadilan tetap dapat menjaga tata tertib, kelancaran persidangan, kewenangan kelembagaan, serta independensi hakim,” ujar Abhan.
Pengembangan model tersebut menempatkan prinsip nonintervensi sebagai landasan utama. Pemantauan harus memiliki tujuan dan dasar penugasan yang jelas, disertai pembagian peran, batas kewenangan, serta tata cara komunikasi antara KY dan pengadilan.
Pendekatan ini penting agar pengawasan tidak berhenti pada kehadiran petugas di lingkungan pengadilan, tetapi didukung prosedur yang terukur dan menghormati mekanisme kerja lembaga peradilan.
Dalam rintisan PERANTAU, KY memetakan empat dimensi kesiapan operasional, yakni informasi, akses, komunikasi dan koordinasi, serta sarana pendukung. Kesiapan informasi memastikan kebutuhan dan tujuan pemantauan dipahami sejak tahap perencanaan. Aspek akses berkaitan dengan pengaturan akses yang sesuai kewenangan dan kondisi pengadilan. Sementara itu, komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk memperjelas hubungan kerja para pihak, sedangkan sarana pendukung membantu memastikan kegiatan berlangsung tertib.
Keempat dimensi tersebut menjadi dasar untuk menyesuaikan pelaksanaan pemantauan dengan kondisi masing-masing pengadilan. Dengan perencanaan yang lebih sistematis, potensi kendala koordinasi dapat diantisipasi tanpa mengurangi ruang independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pelaksanaannya juga berpedoman pada prinsip legalitas, objektivitas, proporsionalitas, kolaborasi, kejelasan peran dan kewenangan, serta adaptivitas. Artinya, mekanisme pemantauan harus memiliki dasar yang sah, dilakukan secara objektif, dan disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan di lapangan.
Sosialisasi PERANTAU juga menjadi ruang dialog antara KY dan pimpinan serta hakim pengadilan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas kebutuhan komunikasi dan koordinasi agar pemantauan dapat dilakukan secara efektif tanpa mengganggu tata tertib maupun kelancaran persidangan.
KY turut menghimpun masukan dari pihak pengadilan untuk memvalidasi dan menyempurnakan desain inovasi tersebut secara bertahap. Rintisan PERANTAU diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pengawasan perilaku hakim melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan dapat menyesuaikan kebutuhan tiap pengadilan. Pada saat yang sama, model ini menegaskan bahwa pengawasan dan independensi peradilan harus berjalan beriringan: perilaku hakim dapat dipantau sesuai kewenangan, sedangkan pemeriksaan dan putusan perkara tetap terlindungi dari intervensi.
