Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar)
Jakarta, InfoPublik – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka, menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ahmad Muzani mengatakan, Gibran datang untuk menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Muzani mengungkapkan, berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan dan ketatanegaraan, MPR RI memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan Wapres yang ditinggalkan Gibran.
Karena itu, pimpinan MPR telah menggelar rapat pada Kamis (12/11/2026) yang menyepakati MPR akan menggelar rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) mendatang pukul 14.00 WIB.
Menurut Muzani, rapat gabungan itu akan membahas empat agenda tahapan pengisian jabatan Wapres. Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres. Kedua, menyepakati langkah pimpinan MPR untuk menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon pengganti Wapres.
"Rapat ketiga, untuk membentuk tim verifikasi berkas calon Wapres yang diajukan oleh Presiden. Dan keempat, rapat guna menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR RI," tutur Muzani.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dengan membawa map putih dan didampingi petugas pengawalan. Mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, ia langsung menuju lantai tujuh untuk menemui Ketua MPR.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran diterima Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR, di antaranya Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, dan Kahar Muzakir. Setelah menyerahkan surat dan melakukan pertemuan singkat, Gibran meninggalkan gedung melalui lobi tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Sebelum mendatangi MPR, Gibran dilaporkan berpamitan dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
Pengunduran Diri di Tengah Polemik Ijazah
Penyerahan surat pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran dan proses politik di DPR.
Sehari sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan jumlah pengusul tersebut telah memenuhi persyaratan minimal 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi. Usulan itu selanjutnya akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Sebelumnya, Gibran juga menyatakan akan mengikuti saran Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Polemik tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang menjadi objek perkara hukum dan putusan Mahkamah Agung (MA).
Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wapres
Setelah surat pengunduran diri disampaikan, tahapan berikutnya berkaitan dengan mekanisme konstitusional apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi dasar pengisian jabatan Wakil Presiden apabila kekosongan telah terjadi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan Wakil Presiden juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah.
Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri dan proses pengisian jabatan Wakil Presiden merupakan tahapan ketatanegaraan yang harus dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.
