Anggota Komisi Yudisial (KY) selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Abhan melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang (Foto: Dok Komisi Yudisial)
Jakarta, InfoPublik – Pengawasan perilaku hakim tidak hanya bergantung pada penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik. Komisi Yudisial (KY) mulai mengembangkan pendekatan pencegahan melalui Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU), sebuah model koordinasi agar pemantauan persidangan berlangsung lebih sistematis tanpa mengganggu independensi hakim.
Program tersebut dirintis di Pengadilan Negeri (PN) Semarang sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi KY dan Mahkamah Agung dalam pengawasan serta pemantauan persidangan.
Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan, menjelaskan bahwa PERANTAU dirancang untuk membangun kesiapan bersama antara KY dan pengadilan. Kesiapan itu mencakup pengaturan akses, komunikasi, koordinasi, hingga fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan.
“Pengawasan perilaku hakim merupakan bagian penting dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang konstruktif antara KY dan pengadilan. Melalui PERANTAU, kita ingin membangun kesiapan bersama agar pelaksanaan pemantauan lebih tertata, efektif, dan tetap menghormati independensi hakim serta kewenangan pengadilan,” ujar Abhan dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (9/11/2026).
PERANTAU memiliki empat aspek utama, yakni kesiapan informasi, akses, komunikasi dan koordinasi, serta sarana pendukung. Penerapannya meliputi kepastian jadwal dan ruang sidang, mekanisme akses bagi pemantau, penunjukan petugas penghubung, jalur komunikasi antarlembaga, serta ketentuan dokumentasi dan fasilitas pendukung.
Pengaturan tersebut diharapkan membuat proses pemantauan lebih terencana dan mengurangi kendala koordinasi di lapangan. Dengan mekanisme yang jelas, pelaksanaan pemantauan dapat berjalan sesuai tata tertib persidangan dan ketentuan yang berlaku.
Abhan menegaskan, PERANTAU bukan instrumen untuk menilai kinerja pengadilan ataupun mencampuri teknis yudisial. Program ini difokuskan pada pemantauan perilaku hakim dengan tetap menjaga batas kewenangan KY dan pengadilan.
Pengembangan model tersebut sekaligus menandai penguatan pendekatan preventif dalam pengawasan hakim. Jika selama ini pengawasan juga dilakukan melalui penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), PERANTAU diarahkan untuk membangun kesiapan kelembagaan agar pemantauan dapat berlangsung lebih tertib dan terkoordinasi.
PN Semarang dipilih sebagai lokasi rintisan untuk mengembangkan model koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan peradilan. Dukungan pimpinan pengadilan menjadi salah satu unsur penting dalam penerapannya.
Melalui PERANTAU, KY berupaya menyeimbangkan kebutuhan pengawasan perilaku hakim dengan perlindungan independensi peradilan. Keberhasilan model ini akan bergantung pada kejelasan mekanisme, konsistensi koordinasi, serta penerapan pemantauan yang sesuai aturan tanpa mencampuri proses pengambilan putusan hakim.
