Anggota KY selaku Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan KY F. Willem Saija dalam Podcast Ditjen Badilum (PODIUM). (Foto: Dok KY)
Jakarta, InfoPublik – Hakim yang menghadapi intimidasi, tekanan politik, atau dugaan kriminalisasi saat menangani perkara dapat memperoleh perlindungan melalui advokasi Komisi Yudisial (KY). Namun, perlindungan tersebut bukan bentuk pembelaan terhadap kepentingan pribadi ataupun jaminan kekebalan hukum.
Hakim tetap harus mempertanggungjawabkan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penegasan ini penting untuk membedakan perlindungan terhadap independensi peradilan dari upaya membebaskan hakim dari tanggung jawab atas tindakannya.
Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan, F. Willem Saija, menyampaikan hal tersebut dalam Podcast Ditjen Badilum (PODIUM) di Studio Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Willem, hakim dalam menjalankan tugas peradilan dapat menghadapi beragam tekanan, mulai dari pihak yang berperkara, kepentingan politik, dan opini publik hingga intimidasi serta dugaan upaya kriminalisasi. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Karena itu, advokasi KY diperlukan untuk memastikan hakim dapat menjalankan kewenangannya secara independen tanpa ancaman atau gangguan yang merusak proses peradilan. “Perlindungan ini tidak boleh menjadikan hakim itu kebal terhadap hukum. Hakim dilindungi semata-mata untuk menjaga kehormatan, martabat, dan keluhuran. Tapi di lain sisi hakim juga tetap harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran etik,” tegas Willem.
Willem menjelaskan, sebagian hakim masih memahami KY terutama sebagai lembaga pengawas yang berwenang menangani pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi. Padahal, KY juga memiliki mandat untuk melakukan advokasi atau memberikan perlindungan kepada hakim.
Mandat tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Komisi Yudisial. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.
Berbeda dengan pendampingan oleh kuasa hukum yang membela kepentingan hukum seseorang, advokasi KY berfokus pada perlindungan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam menjalankan tugas jabatannya.
Dengan demikian, perlindungan diberikan untuk menjaga independensi dan kewibawaan peradilan, bukan untuk menghalangi proses hukum atau meniadakan pertanggungjawaban hakim apabila terbukti melakukan pelanggaran etik.
Pembedaan ini menjadi penting agar upaya menjaga kehormatan hakim tidak disalahartikan sebagai pembenaran atas setiap tindakan hakim dalam menjalankan kewenangannya.
Untuk mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH), KY melakukan pemantauan terhadap potensi gangguan, termasuk melalui Penghubung KY di daerah. KY juga berkoordinasi dengan pimpinan pengadilan dan aparat keamanan guna mengantisipasi ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas peradilan.
Willem mengimbau para hakim agar tidak ragu menghubungi KY ketika menemukan indikasi intimidasi atau gangguan, terutama dalam penanganan perkara yang menarik perhatian publik. Selain perlindungan dari ancaman eksternal, pengelolaan persidangan juga menjadi perhatian. Ketua majelis hakim diharapkan memahami protokol persidangan dan memimpin jalannya sidang dengan bahasa yang santun agar proses pemeriksaan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga suasana persidangan tetap profesional sekaligus mencegah tindakan atau situasi yang berpotensi merendahkan kehormatan hakim.
KY tidak hanya mengandalkan penanganan ketika gangguan terjadi. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui diskusi publik, edukasi, dan Klinik Etik bersama perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman mengenai etika peradilan dan pentingnya menjaga independensi hakim.
Meski demikian, pelaksanaan advokasi masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan anggaran dan serangan terhadap hakim di ruang digital.
Perkembangan ruang digital membuat tekanan terhadap hakim dapat meluas melalui opini publik dan serangan daring, sehingga upaya perlindungan perlu disertai langkah pencegahan serta koordinasi yang memadai.
Bagi KY, menjaga kehormatan hakim dan memastikan akuntabilitas etik merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Perlindungan diperlukan agar hakim dapat memutus perkara tanpa tekanan yang tidak semestinya, sementara mekanisme pengawasan tetap memastikan hakim bertanggung jawab atas perilaku dan pelaksanaan tugasnya.
Dengan keseimbangan tersebut, advokasi hakim diharapkan tidak hanya melindungi individu yang menjalankan fungsi peradilan, tetapi juga memperkuat independensi lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
