Menlu RI Serukan Kamboja-Thailand Hentikan Aksi Militer

Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyerukan Kamboja dan Thailand yang tengah bertikai agar  menghentikan aksi militer, serta segera berdialog dan berdiplomasi sesuai Piagam ASEAN dan semangat persatuan ASEAN.

Seruan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataannya pada Senin (22/12/2025), terkait Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada hari yang sama. "Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengapresiasi peran Malaysia sebagai Ketua ASEAN dan mendorong seluruh pihak untuk menahan diri serta menghentikan aksi militer," sebut pernyataan itu.

Sugiono juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berperan secara konstruktif, termasuk mengirimkan personel dalam Tim Pengamat ASEAN yang diberi mandat untuk memantau situasi di lapangan.

Dalam pertemuan itu, Indonesia menekankan pentingnya penguatan kapasitas ASEAN dalam pencegahan konflik dan penyelesaian secara damai, termasuk melalui pemanfaatan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) serta mekanisme ASEAN lainnya.

Pertemuan tersebut menghasilkan Pernyataan Ketua (Chair’s Statement) yang menegaskan komitmen ASEAN terhadap persatuan dan sentralitas ASEAN.

Pernyataan itu juga menyerukan agar pihak-pihak terkait memulihkan kepercayaan dan kembali berdialog melalui mekanisme bilateral maupun dengan fasilitasi Ketua ASEAN. "Pada intinya, Indonesia selalu percaya bahwa kedua keluarga kita di ASEAN, Kamboja maupun Thailand, akan menemukan jalan damai melalui dialog dengan dukungan penuh ASEAN," kata Sugiono.

Pertemuan khusus itu digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, selaku Ketua ASEAN, untuk membahas situasi terkini di perbatasan Kamboja–Thailand sejak konflik meningkat pada 8 Desember 2025.

Jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, serta pengungsian warga sipil di kedua sisi perbatasan dinilai sebagai persoalan kemanusiaan yang serius dan harus segera ditangani.

Seluruh menteri luar negeri ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut, kecuali Myanmar yang diwakili Permanent Secretary Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan nonpolitis, serta Vietnam yang diwakili pejabat tinggi.