Jakarta, InfoPublik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait penggunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Para tersangka terdiri atas tiga orang dari unsur internal badan tersebut dan dua orang dari pihak swasta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan tertutup, pemeriksaan sejumlah pihak, pendalaman barang bukti, dan gelar perkara atau ekspose. KPK selanjutnya menahan kelima tersangka dan melimpahkan penanganan perkara dari Direktorat Penyelidikan ke Direktorat Penyidikan.

“Untuk saat ini, hasil ekspose menetapkan lima orang sebagai tersangka. Proses penahanan juga sudah dilakukan dan perkara selanjutnya ditangani oleh Direktorat Penyidikan,” ujar Setyo kepada awak media, Rabu (14/10/2026).

Menurut Setyo, penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses penyaluran anggaran dan pelaksanaan pengadaan yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta. Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana siap pakai, yakni anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana.

Setyo menjelaskan, dana siap pakai dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan darurat sesuai ketentuan. Dalam kondisi tertentu, pengadaan untuk penanganan bencana dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, KPK tengah mendalami apakah pelaksanaan pengadaan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan atau justru disertai penyalahgunaan kewenangan.

Penyidik menduga terdapat kerja sama antara sejumlah pihak dalam proses penyaluran anggaran dan pemanfaatan dana. KPK juga menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pejabat internal badan tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitan perusahaan keluarga dengan kegiatan pengadaan.

Setyo menegaskan, mekanisme penunjukan langsung tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Fokus penyidikan adalah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan, termasuk peran para pihak yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.

KPK juga mendalami aliran pembayaran dari BNPB kepada penyedia barang dan jasa, jenis kegiatan yang dibiayai, lokasi pelaksanaan, serta nilai pengadaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK mengungkapkan, penyidik telah mengamankan uang sekitar Rp1,4 miliar dalam rangkaian operasi penindakan tersebut. Selain itu, terdapat informasi mengenai aset dalam bentuk kripto yang masih ditelusuri untuk memastikan kepemilikan dan keterkaitannya dengan perkara.

Setyo mengatakan, penelusuran aset digital memerlukan pemeriksaan lebih lanjut karena identitas pemiliknya tidak dapat langsung dipastikan. KPK membuka kemungkinan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengidentifikasi kepemilikan aset tersebut.

Dalam proses penyidikan, KPK juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan serta mempertimbangkan penggeledahan dan penyitaan apabila diperlukan untuk memperkuat pembuktian.

Penyidik turut mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Rentang waktu yang disebutkan dalam pemeriksaan awal mencakup sekitar 2022 hingga 2026, meskipun periode dan nilai keseluruhan transaksi masih perlu dipastikan melalui proses penyidikan.

Setyo menyatakan, pemeriksaan terhadap pihak lain, termasuk pejabat BNPB, akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan relevansi keterangan maupun bukti yang ditemukan. Hingga hasil ekspose yang disampaikan tersebut, KPK menyatakan belum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum oleh sekretaris utama BNPB.

KPK menegaskan, penyidikan masih berkembang. Pendalaman akan difokuskan pada pembuktian dugaan penyalahgunaan kewenangan, keterlibatan masing-masing tersangka, serta aliran dana yang berkaitan dengan pengadaan.

Perkara ini menjadi perhatian karena dana siap pakai ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. KPK masih mendalami apakah dugaan penyimpangan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan saat bencana tertentu atau dengan proses pengadaan lainnya.

Seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum. KPK menyatakan akan mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti yang diperoleh.