Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan,  isu Palestina menjadi ujian terbesar bagi masyarakat dunia dalam menegakkan hukum internasional dan multilateralisme, terutama di tengah pelanggaran yang terus berlangsung di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono, saat memimpin Delegasi Indonesia dan membacakan Pernyataan Nasional RI dalam sesi debat umum Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9/2026) waktu setempat.

Menurut Sugiono, pelanggaran hukum internasional yang terjadi secara terang-terangan di kawasan tersebut seolah menunjukkan bahwa dunia belum mengenal Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), maupun Konvensi Jenewa 1949.

Ia mengatakan, kekuatan institusi internasional sangat bergantung pada keberanian dunia untuk membela dan menerapkan hukum internasional secara konsisten tanpa tebang pilih.

Pengalaman sejarah melawan kolonialisme pada masa lalu menjadi alasan mendasar bagi Indonesia untuk terus berdiri bersama rakyat Palestina.

Menlu Sugiono menyampaikan bahwa perjuangan merebut kemerdekaan telah membentuk komitmen konsisten Indonesia dalam mendukung hak bangsa Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri serta mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan solusi dua negara (two-state solution). “Dalam hal tersebut, Palestina tetap menjadi salah satu ujian paling jelas terhadap prinsip ini, serta ujian bagi hati nurani kita,” ujar Sugiono melalui keterangan resmi, Minggu (27/9/2026)

Ia mengatakan, upaya reformasi institusi internasional harus berjalan seiring dengan penegakan hukum internasional demi menyelamatkan sistem multilateral. “Palestina bukan hanya isu satu kawasan. Palestina adalah ujian untuk melihat apakah sistem multilateral dapat membela prinsip yang diciptakannya dan dapat menegakkannya di saat yang paling dibutuhkan,” tegas Menlu RI.

Kehadiran Sugiono dalam rangkaian forum PBB tersebut telah berlangsung sejak Senin (21/9), yang diisi dengan berbagai pertemuan tingkat tinggi dan agenda bilateral sebelum puncak penyampaian pidato nasional.