Jakarta, InfoPublik – Transformasi tata kelola pemerintahan yang kaku menuju birokrasi yang lincah dan berdaya guna terus diakselerasi oleh Pemerintah Indonesia.

Komitmen tersebut dipaparkan secara lugas oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, seperti dikutip InfoPublik, Rabu (14/10/2026). 

Mewakili Indonesia yang tengah dalam proses aksesi keanggotaan, Erwan hadir membawa gagasan progresif pada sesi panel A Simplified Government Focused on Delivery dalam ajang bergengsi OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy di Paris, Prancis, Senin (12/10/2026).

Di hadapan para delegasi dari Selandia Baru, Italia, Jerman, organisasi Ibec Irlandia, serta dipandu oleh Profesor Kebijakan Sosial University of Michigan, Pamela Herd, Erwan membedah anatomi penyederhanaan birokrasi Tanah Air.

Ia menekankan, reformasi tidak cukup dinilai dari seberapa banyak jenjang organisasi yang dipangkas atau seberapa cepat prosedur di atas kertas diselesaikan.

Lebih dari itu, ruh utama dari transformasi ini adalah mengubah cara kerja pemerintah agar lebih menghargai kepakaran, membudayakan kolaborasi lintas instansi, dan mengeksekusi kebijakan yang dampaknya langsung dirasakan oleh warga.

Sebagai wujud nyata perombakan tersebut, Indonesia telah mereduksi hierarki struktural birokrasi dan mengalihkannya menjadi jabatan fungsional.

Langkah ini diambil guna memutus rantai pengambilan keputusan yang berbelit, sekaligus membuang tahapan proses bisnis yang tidak bernilai tambah.

Erwan secara tajam turut menyoroti euforia transformasi digital di tubuh pemerintahan.

Baginya, digitalisasi pantang diartikan sebagai jalan pintas untuk sekadar memindahkan kerumitan prosedur manual ke dalam layar aplikasi elektronik. 

Penyederhanaan alur pelayanan dan penyelarasan regulasi mutlak harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum teknologi diinjeksi ke dalam sistem pelayanan publik.

Filosofi digitalisasi yang presisi tersebut kini tengah diwujudkan Kementerian PANRB bersama instansi terkait melalui pengembangan Perlinsos Digital.

Ekosistem digital ini dirancang khusus untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara akurat.

Tujuannya sangat gamblang, yakni membantu negara memetakan denyut kebutuhan riil warga dan menyalurkan program perlindungan sosial yang tepat sasaran, tanpa memaksa masyarakat berulang kali menyerahkan tumpukan dokumen persyaratan yang sama.

Menutup pandangannya, Erwan menggarisbawahi, penyederhanaan birokrasi harus mendarah daging menjadi prinsip kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek reformasi sesaat.

Melalui pendekatan whole of government, sekat-sekat ego sektoral antarlembaga perlahan diruntuhkan.

Partisipasi aktif dalam forum global ini pada akhirnya menjadi momentum berharga bagi Indonesia untuk saling menyerap praktik terbaik dunia, guna meracik tata kelola birokrasi yang responsif, akuntabel, dan benar-benar hadir melayani rakyat. (Humas PANRB)