Pemerintah Perkuat Pengendalian Inflasi Pangan melalui Strategi 4K dan Sinergi Pusat-Daerah

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Realisasi inflasi pada Agustus 2024 terjaga di angka 2,12 persen (year on year/yoy), sesuai dengan target nasional 2,5 persen±1 persen. Capaian ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,05 persen (yoy) pada Kuartal II-2024.

Tingkat inflasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food), sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi kunci penting. Namun, pengendalian ini menghadapi tantangan seperti disparitas harga antar wilayah dan volatilitas yang tinggi akibat anomali cuaca dan keterbatasan infrastruktur pertanian, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

“Upaya menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan sangat penting untuk mempertahankan kestabilan harga, khususnya di wilayah Sulampua. Selain itu, diperlukan juga penguatan data neraca pangan antar daerah,” ujar Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (3/10/2024).

Pemerintah dan Bank Indonesia memandang sinergi dengan pemerintah daerah sebagai faktor kunci dalam menjaga stabilitas inflasi pangan. Rakor TPIP-TPID Wilayah Sulampua menjadi forum penting untuk merumuskan strategi dan langkah konkret dalam pengendalian inflasi pangan.

Pada Rakor TPIP-TPID di Gorontalo pekan lalu, beberapa langkah strategis disepakati, termasuk penguatan infrastruktur telekomunikasi dan transportasi berbasis digital, perluasan program Mini Distribution Center (MDC) atau “Kios Penyeimbang,” peningkatan kerja sama antar daerah (KAD) dalam pengendalian inflasi, serta pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah Sulampua.

Selain itu, untuk mengantisipasi risiko gagal panen, pemerintah juga mengembangkan asuransi bagi petani dan nelayan serta memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perikanan dan Kredit Usaha Alsintan (Alsintan).

“Dengan adanya penyaluran KUR untuk nelayan, diharapkan akses pembiayaan dapat meningkatkan modal kerja dan memajukan sektor perikanan di wilayah Sulampua,” lanjut Deputi Ferry.

Rakor TPIP-TPID di wilayah Sulampua ini beriringan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang melibatkan berbagai program seperti penguatan komitmen penyaluran pembiayaan sektor perikanan, pengembangan neraca pangan, dan penandatanganan kerja sama antar daerah.

Acara tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Gorontalo, Moh. Rudy Salahuddin, yang menekankan pentingnya pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulampua dari sisi produksi dan distribusi.

“Optimalisasi TPIP-TPID dalam pengendalian inflasi sangat penting, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. Kerja sama antar pihak diperlukan agar inflasi dapat terjaga dalam rentang sasaran, demi pembangunan nasional yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pj Gubernur Rudy.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, juga menyampaikan bahwa sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam pengendalian inflasi. Program GNPIP yang dilakukan bersamaan dengan Rakor TPIP-TPID akan terus berlanjut guna mengatasi berbagai tantangan di wilayah Sulampua.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, perlu sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan stabilitas pasokan dan distribusi pangan,” tutup Deputi Destry.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Koordinator Wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulampua, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Harga Pangan Bapanas, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan TPID di wilayah Sulampua.