Bapanas Percepat Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilkan Harga di 2024

Jakarta, InfoPublik — Menjelang akhir tahun, Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog dan Dinas Pangan Daerah akan mempercepat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di sejumlah wilayah.

Langkah itu merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Dilansir dari keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Kamis (14/11/2024), Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Astawa, menyampaikan bahwa SPHP Beras akan disalurkan secara masif ke wilayah-wilayah dengan harga beras tinggi, seperti sebagian Sumatera Barat, Kalimantan, dan wilayah timur Indonesia.

Kuota penyaluran Beras SPHP pada tahun 2024 telah ditingkatkan dari 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton untuk mengendalikan lonjakan harga. "Kami minta para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menugaskan Kepala Dinas Pangan melakukan koordinasi dengan Pimwil Bulog dalam intervensi harga di pasar-pasar yang kami rekomendasikan agar harga beras bisa kembali wajar," kata Ketut Astawa saat memimpin Rakor SPHP Beras secara daring pada Rabu (13/11/2024).

Bapanas juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan produktivitas pangan serta menyiapkan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) guna memfasilitasi distribusi pangan antar-daerah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilisasi pangan ke daerah-daerah yang kekurangan pasokan.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhammad Suyamto, menyatakan kesiapan pihaknya dalam melaksanakan operasi stabilisasi harga beras. "Bulog sangat siap melaksanakan operasi terkait stabilisasi harga dengan stok yang cukup besar, yaitu sekitar 1,8 juta ton. Stok ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia," tegas Suyamto.

Per 11 November 2024, realisasi penyaluran Beras SPHP telah mencapai 1.253.824 ton atau sekitar 89,56 persen dari target 1,4 juta ton. Penyaluran terbesar terjadi di wilayah DKI Jakarta & Banten, sementara penyaluran terendah tercatat di wilayah Bali dan Papua.

Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, mengingatkan pentingnya keseimbangan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Edy meminta Bulog dan Dinas Pangan Daerah untuk menyerap beras atau gabah petani di daerah yang harganya jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian (HAP).

"Di satu sisi, kita harus memperhatikan penyerapan beras dari petani, terutama di daerah yang harganya di bawah HPP. Ini juga menjadi tugas kita untuk menjaga stabilitas harga," ujar Edy dalam rapat yang diikuti oleh seluruh Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kanwil Perum Bulog.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, juga menekankan pentingnya langkah intervensi untuk memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Arief mengusulkan tambahan anggaran untuk persiapan SPHP dan bantuan pangan pada Januari dan Februari 2025.

"Untuk Januari dan Februari 2025, kami mengajukan alokasi dana stabilisasi SPHP sebesar 150 ribu ton per bulan. Selain itu, kami juga mempersiapkan bantuan pangan di tahun mendatang," jelas Arief.

Langkah kolaboratif Bapanas, Bulog, dan Dinas Pangan Daerah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras di akhir tahun serta menjamin ketersediaan beras yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.