Menteri PKP Dorong Optimalisasi Lahan Stasiun Manggarai untuk Perumahan TOD

Jakarta, InfoPublik – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam merencanakan penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menurut Maruarar, langkah ini diambil guna mendukung Program 3 Juta Rumah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang berada di kawasan perkotaan. “Kami berharap PT KAI dapat terlebih dahulu melakukan survei dan pendataan hunian yang berada di lahan negara sekitar Stasiun Manggarai,” ujarnya dalam keterangan yang diterima InfoPublik.

Menteri PKP menilai bahwa lahan milik negara yang dikelola PT KAI memiliki potensi besar untuk dijadikan lokasi pembangunan hunian bagi masyarakat. Dengan lokasi yang strategis di kawasan perkotaan, lahan tersebut dapat dioptimalkan sebagai perumahan layak huni yang dekat dengan pusat transportasi.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bersama Menteri BUMN meninjau langsung kondisi kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai dengan menaiki kereta rel listrik (KRL). Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN ini diharapkan dapat menghasilkan data akurat terkait lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.

Saat ini, PT KAI telah bekerja sama dengan Perum Perumnas dalam membangun empat hunian berbasis transit oriented development (TOD), di antaranya Samesta Mahata Serpong, Samesta Mahata Margonda, Samesta Mahata Tanjung Barat, dan Samesta Parayasa.

Ke depanya, PT KAI telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektare (ha) yang siap dikembangkan menjadi hunian terintegrasi. Lokasi-lokasi tersebut mencakup Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan di Kota Solo, Stasiun Surabaya Gubeng di Surabaya, Stasiun Cicayur di BSD, Tangerang, serta Stasiun Sudimara di Bintaro, Tangerang.

“Konsep hunian yang diusung adalah TOD, yaitu hunian vertikal yang terintegrasi dengan moda transportasi kereta api. Ini akan mempermudah mobilisasi masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di kota,” jelas Maruarar.

Sementara itu, Menteri Erick menambahkan bahwa kolaborasi ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas agar proses pembangunan bisa berjalan lebih lancar. Program hunian berbasis TOD diharapkan mampu menyediakan solusi perumahan yang lebih efisien dan mendukung kehidupan urban yang terintegrasi dengan transportasi umum.“Kolaborasi BUMN dan pemerintah harus didukung regulasi. Jika regulasinya jelas, pengembangan TOD bisa lebih optimal,” pungkas Erick.