Harmonisasi Regulasi Jadi Fokus Utama untuk Wujudkan Swasembada Pangan

: Konferensi Pers setelah Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan Tahun 2024 di Graha Mandiri, Jakarta pada Kamis (21/11/2024)/Foto : Humas Bapanas


Oleh Farizzy Adhy Rachman, Kamis, 21 November 2024 | 21:41 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 272


Jakarta, InfoPublik – Dalam rangka mempercepat pencapaian swasembada pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan terus melakukan harmonisasi regulasi di sektor pangan.

Target swasembada pangan kini diproyeksikan tercapai pada 2027, lebih cepat setahun dari target sebelumnya.

Demikian ditegaskan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan Tahun 2024 di Graha Mandiri, Jakarta pada Kamis (21/11/2024).

Ia pun menambahkan komitmen lembaganya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), mengurangi susut dan sisa pangan, serta menjamin keamanan pangan.

"Kami bersama kementerian dan lembaga terkait akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat swasembada pangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Hari ini, kami membahas percepatan regulasi yang mendukung perubahan tata kelola kelembagaan di sektor pangan," ujar Arief.

Sementara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya percepatan penerbitan regulasi, termasuk dua Peraturan Presiden (Perpres) yang telah disepakati. Salah satu Perpres tersebut terkait neraca komoditas, yang menjadi dasar pengelolaan stok pangan nasional, dan Perpres lainnya mengenai penyaluran pupuk bersubsidi.

"Kami sudah menyelesaikan dua Perpres hari ini. Perpres neraca komoditas dan Perpres pupuk bersubsidi. Proses distribusi pupuk bersubsidi juga disederhanakan, cukup melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian. Tidak perlu lagi melalui SK Bupati, SK Gubernur, atau Kementerian Perdagangan," jelas Zulhas sapaan akrabnya.

Volume pupuk subsidi untuk 2025 telah ditetapkan sebesar 9,55 juta ton. Ia menambahkan bahwa Perum Bulog akan bertransformasi menjadi lembaga yang sepenuhnya mendukung upaya swasembada pangan, tanpa fokus pada kegiatan komersial.

Selain itu, pemerintah terus menggencarkan pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memantau ketersediaan dan distribusi pangan. "Dengan waktu yang tersisa dua tahun hingga 2027, kita harus bekerja lebih keras untuk mencapai target ini," tegas Zulhas.

Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimis percepatan swasembada pangan dapat terwujud, memastikan ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Rabu, 25 Desember 2024 | 09:29 WIB
Pemerintah Dorong Pemda Optimalkan Stok Cadangan Beras dan Infrastruktur Pertanian
  • Oleh MC KAB NAGAN RAYA
  • Rabu, 25 Desember 2024 | 07:14 WIB
Bahas Pengelolaan Jaringan Irigasi, Pemkab Nagan Raya Gelar Sidang Tahap II
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Selasa, 24 Desember 2024 | 14:26 WIB
Kemkomdigi Pastikan Kesiapan Infrastruktur Komunikasi selama Libur Nataru 2024/2025
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Senin, 23 Desember 2024 | 14:54 WIB
PPN 12 Persen tidak Berlaku untuk Beras Premium dan Medium Domestik
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Senin, 23 Desember 2024 | 14:42 WIB
Penyerapan Produksi Dalam Negeri Jadi Kunci Realisasi Swasembada Pangan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Senin, 23 Desember 2024 | 14:10 WIB
Pemerintah Perkuat Ketersediaan CPP 2025, Dukung Realisasi Swasembada Pangan
  • Oleh MC PROV RIAU
  • Selasa, 24 Desember 2024 | 04:46 WIB
Kesiapsiagaan Perbankan dan Pangan Jadi Prioritas BI Riau selama Nataru